Wamenkeu: Insentif Pajak 2021 Tidak Hanya dari PEN

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengalokasikan pagu insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 Rp20,4 triliun, jauh lebih kecil ketimbang tahun ini yang mencapai Rp120,61 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengalokasian insentif pajak itu mempertimbangkan kondisi perekonomian yang diperkirakan mulai pulih pada tahun depan.

Selain itu, menurutnya, masih banyak insentif pajak lain di luar skema PEN. "Kami melihat insentif pajak tidak hanya diumumkan pada saat PEN," katanya kepada DDTCNews, Rabu (16/12/2020).

Suahasil mengatakan pemerintah telah memiliki berbagai peraturan yang memberikan insentif pajak bagi dunia usaha. Pertama, penetapan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM yang hanya 0,5% dari sebelumnya 1%, melalui PP No. 23/2020.

Saat ini, pemerintah melalui PEN menanggung PPh final UMKM tersebut. Namun ketika PEN tidak ada lagi, tarif PPh final UMKM akan tetap 0,5%.

Kedua, penurunan tarif PPh badan menjadi 22% dari sebelumnya 25% melalui Perpu No. 1/2020 yang telah diundangkan menjadi UU No.2/2020. Nantinya, tarif PPh badan bahkan akan kembali turun menjadi 20% mulai 2022 agar daya saing investasi Indonesia semakin baik.

Ketiga, pemerintah selama ini juga telah memberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas berbagai macam penyerahan barang dan jasa, serta tax holiday dan tax allowance kepada berbagai sektor usaha.

Menurut Suahasil, pengusaha tetap bisa memanfaatkan insentif pajak ini bahkan ketika PEN sudah tidak ada lagi.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu juga rutin melaporkan pemberian insentif pajak itu setiap tahun, yang tertuang dalam bentuk belanja perpajakan. Misalnya pada 2019, realisasi belanja perpajakan diperkirakan mencapai Rp250 triliun. (Bsi)