Sri Mulyani: Belanja Pemerintah Kompensasi Pelemahan Ekonomi

JAKARTA, DDTCNews – Belanja pemerintah hingga akhir tahun ini akan menjadi salah satu tumpuan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan peningkatan serapan belanja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan komponen belanja pemerintah dan dukungan kebijakan moneter menjadi penopang utama proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dia menyebutkan serapan belanja terus ditingkatkan untuk memberi dampak pada perekonomian.

"Covid-19 membuat ekonomi menurun. Karena tidak ada interaksi, permintaan dan penawaran merosot. Begitu juga dengan investasi dan perdagangan internasional yang ikut turun. Maka satu-satunya tools adalah kebijakan pemerintah untuk masuk memberikan kompensasi pelemahan ekonomi," katanya dalam sebuah webinar, Minggu (1/11/2020).

Dia menyebut sampai akhir Oktober 2020, serapan belanja pemerintah sudah tumbuh 18%. Menurutnya, belanja yang terus tumbuh menjadi basis untuk proses pemulihan ekonomi dengan indikator pertumbuhan yang lebih baik pada kuartal III/2020 dan kuartal IV/2020.

Peningkatan pertumbuhan serapan belanja ini, sambung Sri Mulyani, juga didukung dengan kebijakan moneter. Pada saat yang bersamaan, aktivitas ekonomi masyarakat mulai pulih pada dua kuartal terakhir tahun ini.

Adapun realisasi belanja pemerintah pusat sampai akhir September 2020 tercatat senilai Rp1.841,1 triliun atau 67,2% dari pagu Rp2.739,2 triliun. Realisasi belanja negara itu tumbuh 15,5% dibandingkan serapan per akhir September tahun lalu senilai Rp1.594,66 triliun.

"Penyerapan cukup bagus dengan belanja total yang tumbuh 18%. Dengan ini, kami harapkan pada kuartal III, pertumbuhan ekonomi jadi lebih baik dan sudah mulai merangkak naik ke atas," terangnya.

Sri Mulyani menambahkan dukungan kepada pelaku usaha tetap akan dilakukan pemerintah pada 2021 untuk mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Basis dukungan tersebut akan dirumuskan setelah otoritas melakukan evaluasi kebijakan insentif pada tahun ini dan melihat kondisi terkini kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

"Kami akan teliti indikator ekonomi seperti pertumbuhan, investasi, dan kegiatan usaha. Kalau masih butuh dukungan, tentu akan diberikan melalui APBN 2021 mulai kebijakan perpajakan dan yang lain seperti subsidi bunga," imbuhnya. (kaw)