PPN Nihil? Pemungut Tetap Wajib Sampaikan Laporan Triwulanan ke DJP

JAKARTA, DDTCNews – Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) tetap harus menyampaikan laporan triwulanan meski pada periode tersebut pemungutan PPN yang dilakukan nihil.

Seperti diketahui, pemungut PPN PMSE diwajibkan untuk melaporkan PPN yang telah dipungut dan yang telah disetor secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak maksimal akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Kewajiban tersebut telah diatur dalam Pasal 9 PMK 48/2020. Ketentuan terkait kewajiban ini kemudian diperinci dalam Perdirjen Pajak No.PER-12/PJ/2020. Adapun Laporan triwulanan tersebut diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT Masa PPN PMSE.

“Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemungutan PPN ... tetap berlaku, dalam hal jumlah PPN yang dipungut pada periode triwulan yang bersangkutan nihil,” demikian bunyi Pasal 15 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020.

Beleid tersebut juga memerinci periode triwulan yang dimaksud terdiri atas empat periode yaitu, triwulan I untuk masa pajak Januari-Maret; triwulan II untuk masa pajak April-Juni; triwulan III untuk masa pajak Juli-September, dan triwulan IV untuk masa pajak Oktober-Desember.

Sama seperti ketentuan dalam PMK 48/2020, laporan triwulanan tersebut paling sedikit harus memuat informasi tentang jumlah pembeli barang dan/atau penerima jasa, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut, dan jumlah PPN yang telah disetor untuk setiap masa pajak.

Apabila pada suatu masa pajak terdapat kelebihan PPN yang dikompensasikan dari dari triwulan sebelumnya maka laporan tersebut juga harus memuat jumlah kelebihan PPN yang dikompensasikan dan periode triwulan terjadinya kelebihan PPN yang dikompensasikan.

Sementara itu, apabila setelah laporan triwulan dilaporkan diketahui terdapat kekurangan PPN atau kelebihan PPN maka pemungut PPN PMSE wajib melakukan pembetulan laporan triwulan yang bersangkutan.

Selain laporan triwulanan, atas permintaan Dirjen Pajak yang wewenangnya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar, pemungut PPN PMSE wajib menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode satu tahun kalender.

Laporan rincian transaksi tersebut paling sedikit memuat nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayaran dan PPN yang dipungut pada setiap bukti pungut PPN, nama dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pembeli, dan nomor telepon, alamat email atau identitas lain pembeli.

Dalam menyususun laporan ini, pemungut PPN PMSE dapat menggunakan mata uang rupiah atau dolar Amerika Serikat atau mata uang asing lainnya sesuai dengan yang telah dipilih di akun pemungut PPN PMSE pada aplikasi/sistem yang disediakan Ditjen Pajak.

Laporan tersebut juga dapat disusun menggunakan bahasa Indonesia dan/ atau bahasa Inggris. Laporan, yang selanjutnya disebut Laporan Tahunan PPN PMSE, ini berbentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak. Simak artikel ‘Soal Aplikasi Pelaporan untuk Pemungut PPN PMSE, Ini Kata DJP’. (kaw)