Pengawasan Dana Hibah Pariwisata Bakal Dikawal BPKP

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal mengawal pelaksanaan pemberian dana hibah pariwisata yang diberikan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah (pemda).

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pengawasan atas dana hibah diperlukan agar pemberian hibah bisa tepat sasaran dan mampu meningkatkan sektor pariwisata yang tertekan hebat akibat pandemi.

"Bagi daerah yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat harus betul-betul dijelaskan kriterianya seperti apa, termasuk pengadaannya," ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dikutip dari laman resmi BPKP, Kamis (29/10/2020).

Seperti diketahui, terdapat dana hibah pariwisata sebesar Rp3,3 triliun yang akan disalurkan kepada pelaku usaha hotel dan restoran di pemda. Dana sebesar Rp3,3 triliun akan ditransfer kepada 101 kabupaten/kota.

Dana hibah juga diberikan kepada 10 destinasi pariwisata prioritas, 5 destinasi super prioritas, daerah yang termasuk 100 calendar of event, destinasi branding, dan daerah dengan penerimaan pajak hotel dan restoran minimal sebesar 15% dari total pendapatan asli daerah (PAD) 2019.

Pemda yang ditetapkan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) harus mengajukan surat permohonan kepada kementerian tersebut selaku executing agency.

Nanti, pemda harus menyetorkan daftar hotel dan restoran yang dinilai layak untuk mendapatkan hibah serta nilai pajak hotel dan pajak restoran yang sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah kepada Kemenparekraf.

Sebanyak 70% dari total dana yang disalurkan melalui pemda harus diberikan kepada pelaku usaha hotel dan restoran. Dana bisa digunakan untuk membiayai operasional dan meningkatkan protokol kesehatan. Pemda dapat menggunakan 30% sisanya untuk APBD. (rig)