Pelonggaran Moneter Berlanjut, BI Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 4,25%

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga acuannya, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), sebesar 25 basis poin (bps) menjadi sebesar 4,25%.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan BI juga menurunkan 25 basis poin suku bunga deposit facility menjadi 3,50% dan suku bunga lending facility menjadi 5%. Kebijakan itu dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional yang tengah mengalami tekanan berat akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

"Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi di era Covid-19," katanya melalui konferensi video, Kamis (18/6/2020).

Perry mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat Dewan Gubernur BI pada 17—18 Juni 2020. Menurutnya, para anggota Dewan Gubernur BI mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional yang tertekan akibat pandemi.

Dari sisi global, BI menilai kontraksi ekonomi akan berlanjut karena pembatasan aktivitas ekonomi meski tidak sebesar bulan sebelumnya. Beberapa aktivitas ekonomi mulai kembali pulih, misalnya ditandai dengan pembukaan status lockdown di sejumlah negara.

Sementara di dalam negeri, BI memandang pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 diperkirakan akan lebih rendah dari capaian pada kuartal I/2020 yang sebesar 2,97%. Meski demikian, dia menilai kegiatan ekonomi beberapa pekan terakhir juga mulai membaik yang terlihat dari tidak terlalu dalamnya kontraksi kegiatan ekspor.

Ke depan, sambungnya, otoritas moneter akan tetap melihat ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi, terjaganya stabilitas eksternal, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pelonggaran likuiditas (quantitative easing) juga akan terus dilanjutkan," ujarnya.

BI juga memutuskan untuk memberikan jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah, baik secara harian dan rata-rata sebesar 1,5% per tahun, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapat jasa giro sebesar 3% dari DPK. Ini efektif berlaku 1 Agustus 2020.

Perry mengatakan BI akan memperkuat bauran kebijakan serta bersinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Otoritas moneter, lanjutnya, berkomitmen untuk ikut dalam pendanaan APBN, baik melalui pembelian SBN dari pasar perdana maupun penyediaan dana likuiditas bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit (pembiayaan) dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. (kaw)