PPN PMSE

Melesat dari Tahun Lalu, Setoran PPN Digital Terkumpul Rp1,9 Triliun

Redaksi DDTCNews | Jumat, 23 Juli 2021 | 15:07 WIB
Melesat dari Tahun Lalu, Setoran PPN Digital Terkumpul Rp1,9 Triliun

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri.. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sepanjang semester I/2021 sudah mencapai Rp1,9 triliun.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan setoran PPN dari pelaku ekonomi digital seperti Netflix dan Zoom dalam paruh pertama tahun ini jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang hanya sekitar Rp700 miliar.

"Sampai Juni 2021 [total penerimaan PPN PMSE] sebesar Rp2,6 triliun sudah dikumpulkan dan sebagian besar pada 2021 sekitar Rp1,9 triliun," katanya dalam konferensi pers APBN KITA, dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kenaikan realisasi penerimaan dari PPN PMSE merupakan hasil dari upaya DJP memperluas basis pajak dari transaksi elektronik. Selain penerimaan, jumlah entitas bisnis digital yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE juga terus bertambah.

Pada awal penerapan PPN PMSE melalui UU No. 2/2020, pemerintah menunjuk pemungut PPN digital sebanyak 6 entitas bisnis. Dalam perjalanannya, sebanyak 75 pelaku usaha sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE hingga pertengahan 2021.

Sementara itu, sebanyak 55 perusahaan telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE hingga awal Juli 2021. "Kami juga memperluas basis pemajakan khususnya terhadap transaksi perdagangan melalui saluran elektronik," jelas Suryo.

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak sudah mencapai Rp557,77 triliun sepanjang semester I/2021, atau naik 5% dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi penerimaan tersebut baru 45% dari target tahun ini sejumlah Rp1.229,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai realisasi penerimaan pajak terus menunjukkan tren perbaikan dibandingkan dengan situasi tahun lalu yang mengalami kontraksi sebesar 12%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

29 Juli 2021 | 01:05 WIB

Pengenaan PPN atas transaksi PMSE merupakan bentuk kesetaraan yang diberlakukan indonesia antara kegiatan perdagangan konvensional dan dan kegiatan PMSE, sehingga kesetaraan ini mampu memperluas basis pajak indonesia dan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

28 Juli 2021 | 19:59 WIB

PPN Digital perlu dioptimalkan oleh pemerintah, sebagai opsi penerimaan ditengah pandemi seperti ini.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak