PENERIMAAN NEGARA

Mau Bayar Pajak di Marketplace? Ambil Kode Billing Dulu di Sini

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Agustus 2019 | 10:50 WIB
Mau Bayar Pajak di Marketplace? Ambil Kode Billing Dulu di Sini

Tampilan fitur penerimaan negara di Tokopedia. 

JAKARTA, DDTCNews – Untuk melakukan pembayaran pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di marketplace, Anda butuh kode billing atau kode bayar.

Seperti diinformasikan dalam laman resmi Kemenkeu, kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk proses identifikasi penerbit kode billing dalam MPNG2.

Kode billing terdiri atas 15 digit angka. Digit pertama merupakan kode penerbit biling. Angka awal 0, 1, 2, 3 merupakan penanda untuk sistem biling Ditjen Pajak (DJP). Angka awal 4, 5, 6 untuk sistem biling Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Angka awal 7, 8, 9 untuk sistem biling Ditjen Anggaran (DJA).

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

“Hanya dengan menyampaikan kode biling, pembayaran pajak, bea cukai, dan PNBP selesai dengan cepat dan mudah,” demikian pernyataan Kemenkeu, seperti dikutip pada Rabu (7/8/2019).

Kode billing ini bisa didapatkan dari portal masing-masing institusi pengumpul penerimaan negara, yaitu DJP Online untuk pajak (https://djponline.pajak.go.id/account/login), CEISE untuk bea cukai (https://customer.beacukai.go.id/), dan Simponi untuk PNBP (https://simponi.kemenkeu.go.id/index.php/welcome/login).

Seperti diberitakan sebelumnya, Tokopedia bekerja sama dengan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, menyediakan fitur pembayaran penerimaan negara. Ada sebanyak 900 jenis penerimaan negara yang dikategorikan menjadi tiga yaitu pajak online, bea cukai, dan PNBP.

Baca Juga:
Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Beberapa jenis penerimaan yang bisa dibayarkan melalui fitur ini antara lain pajak penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 26, PPh 29, PPh final, kepabeanan, biaya pernikahan, perpanjangan SIM, perpanjangan paspor, dan lainnya.

Tokopedia dalam laman resminya mengatakan jika masyarakat sudah menerima kode billing tapi selalu gagal ketika melakukan pembayaran, mereka bisa langsung menghubungi customer service dari masing-masing biller yang bersangkutan.

“Masa berlaku dari kode bayar atau kode billing adalah 48 jam,” demikian pernyataan Tokopedia.

Baca Juga:
Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Ada beberapa metode pembayaran yang bisa dipakai untuk membayar penerimaan negara, yaitu OVO Cash, OVO Points, transfer antar bank, virtual account, direct debit, dan kartu kredit. Metode pembayaran ini diperkirakan akan mempermudah masyarakat.

Setelah melakukan pembayaran, pengguna akan menerima struk yang memiliki Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari Tokopedia. Struk ini bersifat resmi dan diakui sebagai bukti penerimaan negara. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

21 September 2020 | 14:17 WIB

BOSKU GIMANA MAU CETAK KODE BILING

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Sabtu, 21 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Insentif Kepabeanan Tersalur Rp33,9 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak