Insentif Pajak Tetap Diberikan Tahun Depan? BKF Sebut Tergantung Ini

JAKARTA, DDTCNews – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan pemberian insentif pajak untuk dunia usaha pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022 akan tergantung pada perkembangan kasus Covid-19.

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Wahyu Utomo mengatakan ada peluang beberapa stimulus yang berlaku saat ini akan berlanjut tahun depan karena ekonomi masih berada pada fase pemulihan. Meski demikian, pemerintah akan memperhatikan sejumlah faktor sebelum memutuskan suatu stimulus akan berlanjut, termasuk insentif pajak untuk dunia usaha.

"Tergantung perkembangan Covid, tergantung pemulihan ekonomi, dan tergantung kondisi fiskal, tentunya," katanya dalam siaran melalui Instagram, Jumat (28/5/2021).

Wahyu mengatakan kelompok yang harus dipulihkan dari tekanan pandemi tidak terbatas kelompok miskin dan rentan. Pada sisi yang berbeda, lanjutnya, pemerintah juga perlu memberikan stimulus untuk memulihkan dunia usaha karena isu ketenagakerjaan dan aktivitas ekonomi.

Sementara itu, pemerintah dapat menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk mendorong pemulihan dunia usaha. Misalnya, melalui sisi penerimaan atau perpajakan, belanja di kementerian/lembaga, pembiayaan, atau kuasi fiskal.

Menurut Wahyu, komposisi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) masih akan terus dibahas pemerintah dan DPR. Dalam perkembangannya, bakal dirumuskan formula program PEN yang dapat mendorong pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.

"Intinya kami ingin pertumbuhan ekonomi didorong menjadi lebih stabil. Kalau fiskal tidak sehat, pertumbuhannya tidak akan berkelanjutan. Jadi, dua-duanya harus dijaga dengan harmoni penuh keseimbangan," ujarnya.

Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Rahadian Zulfadin menambahkan PEN hanya istilah yang digunakan pemerintah dalam mengelompokkan anggaran untuk menangani pandemi dan dampaknya pada perekonomian. Terlepas dari program PEN, lanjutnya, APBN tetap akan bekerja sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat, termasuk dunia usaha.

"Kita bisa memberikan nama apa saja atau tanpa nama, tapi APBN tetap akan memberikan stimulus melalui pendapatan, belanja, atau pembiayaan sampai kapan pun," katanya. (kaw)