Ini Sebab Pemerintah Perketat PSBB di Pulau Jawa dan Bali

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan memperketat mobilitas masyarakat di Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021 guna mencegah penularan Covid-19.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyusun ulang kriteria pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19.

Menurutnya, semua provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali memenuhi setidaknya satu dari empat kriteria tersebut. "Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan," katanya melalui konferensi video, Rabu (6/1/2021).

Kriteria yang dimaksud tersebut antara lain meliputi provinsi dan kabupaten/kota dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau 3%, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional atau 82%, tingkat kasus aktif di bawah rata-rata nasional 14%, serta tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%.

Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan membuat surat edaran mendagri kepada gubernur, bupati, dan walikota untuk membuat peraturan terkait dengan pengetatan mobilitas warga tersebut.

Jika termasuk wilayah yang diperketat, berarti daerah harus menjalankan delapan ketentuan. Pertama, membatasi tempat kerja dengan skema work from home (WFH) sebesar 75% ditambah melakukan protokol kesehatan ketat.

Kedua, menjalankan kegiatan belajar mengajar secara virtual. Ketiga, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan ketat.

Keempat, melakukan pembatasan terhadap waktu operasional pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 19.00. Makan dan minum di restoran diperbolehkan maksimum 25%, sedangkan pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diizinkan.

Kelima, mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Keenam, mengizinkan tempat ibadah melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Ketujuh, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara. Kedelapan, mengatur kapasitas dan waktu operasional moda transportasi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap masyarakat mengikuti pengetatan mobilitas tersebut dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Tolong kita bantu mereka [tenaga kesehatan], lindungi mereka, jaga mereka dengan mengurangi mobilitas dalam 2 minggu mulai 11 Januari. Sudah cukup 500 orang yang wafat, jangan lebih banyak lagi," ujarnya. (rig)