Gali Potensi Pajak Ekonomi Digital, Telkom Berkomitmen Bantu DJP

JAKARTA, DDTCNews – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berkomitmen membantu Ditjen Pajak (DJP) untuk menggali potensi pajak atas transaksi ekonomi digital.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengapresiasi adanya kerja sama integrasi data perpajakan yang telah dijalin dengan DJP. Kerja sama yang terus diperkuat sejak 2018 silam ini diyakini akan menguntungkan baik untuk Telkom maupun DJP.

“Integrasi data perpajakan ini akan meningkatkan proses akurasi dengan data transaksi yang lebih real time. Kami berharap integrasi ini akan meningkatkan kinerja Telkom,” katanya dalam acara penandatangan nota kesepahaman integrasi data perpajakan, Senin (10/8/2020).

Telkom, sambung Ririek, juga sangat terbuka untuk peningkatan kerja sama dengan DJP bukan hanya pada tataran integrasi data perpajakan korporasi. Menurutnya, proses bisnis yang dilakukan Telkom juga berpotensi untuk dimanfaatkan DJP dalam mengamankan penerimaan.

Saat ini, Telkom mulai memasuki bisnis berbasis pelayanan digital dan pengolahan data dengan basis kecerdasan buatan/artificial intelligence (AI). Hal ini diyakini akan sangat berguna untuk mendukung kerja DJP dalam mengamankan penerimaan, terutama di tengah berkembangnya ekonomi digital.

Ririek memberi contoh pada saat ini, tengah terjadi kelesuan dalam dunia periklanan di Indonesia. Pasalnya, porsi pertumbuhan iklan kini bergeser ke ranah digital dengan Google sebagai pemain utamanya. Ririek menyebutkan Telkom siap membantu DJP untuk menggali potensi pajak dari kegiatan ekonomi digital.

"Sekarang banyak kegiatan ekonomi dilakukan secara digital. Kami siap dukung DJP agar bisa men-tracing hal ini," paparnya. Simak pula artikel ‘DJP Dapat Akses Data Keuangan dan Transaksi Telkom dengan Pihak Ketiga’.

Seperti diketahui, integrasi data perpajakan DJP dengan Telkom sudah terjalin sejak 2018. Pada saat itu, integrasi dilakukan dengan e-Faktur host-to-host dan kemudian berlanjut dengan keterlibatan Telkom bersama Pertamina dan PLN melakukan uji coba unifikasi SPT masa PPh.

Adapun unifikasi SPT masa PPh akan mencakup proses bisnis potong/pungut dalam penerimaan pajak. Unifikasi SPT masa PPh mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Simak kamus ‘Sebenarnya, Apa Itu Unifikasi SPT Masa PPh?’. (kaw)