DJP Ingin Perbankan Jadi Penyedia One Stop Service Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas pajak menginginkan agar perbankan dapat menyediakan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) dalam urusan pajak, khususnya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan kerja sama dengan himpunan bank milik negara (Himbara) tidak hanya berhenti pada proses pendaftaran dan validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia berharap kerja sama dapat ditingkatkan sampai urusan menghitung dan melaporkan pajak.

“Kami berharap nantinya akan ada kerja sama lanjutan dengan Himbara untuk bersama rancang aplikasi yang memberikan kemudahan tidak hanya mendaftar dan konfirmasi NPWP tapi ditingkatkan untuk bisa lapor kewajiban perpajakan," katanya dalam acara peluncuran aplikasi e-registrasi dan validasi NPWP, Kamis (23/7/2020).

Suryo menyebutkan peningkatan kerja sama ini akan membuat perbankan menjadi tempat one stop service pajak. Jika terealisasi, hal tersebut akan menguntungkan baik dari DJP maupun perbankan. Salah satu manfaat one stop service pajak berkaitan dengan pengelolaan sektor UMKM.

Dengan tersedianya one stop service bagi UMKM lewat perbankan, akan sangat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban itu mulai dari masuk ke sistem administrasi dengan mendaftar NPWP, melakukan pelaporan kegiatan usaha, sampai dengan membayar pajak semua dilakukan lewat perbankan secara elektronik.

"Ini jadi harapan besar kami agar UMKM mulai dari awal sampai lapor pajak lewat perbankan karena jumlahnya kan besar mencapai 64 juta. Saya lihat data BRI ada 9 juta UMKM. Dengan one stop service ini maka akan lebih mudah dalam pelayanan dan pengawasan kami," ungkapnya.

Suryo menyatakan adanya one stop service juga akan menjadi modal perbankan dalam melakukan analisis risiko debitur secara reguler. Dengan demikian, upaya untuk menekan risiko kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

"Manfaat one stop service ini muncul ketika debitur melakukan pembayaran cicilan dan sekaligus melakukan pelaporan pajak. Untuk perbankan paling tidak bisa kurangi potensi NPL atau kredit macet karena semua transaksi terekam secara otomatis," imbuh Suryo.

Seperti diketahui, DJP menjalin kerja sama dengan empat bank pelat merah untuk registrasi dan validasi NPWP secara elektronik. Nasabah Bank Mandiri, BTN, BRI, dan BNI dapat memanfaatkan fasilitas kemudahan pelayanan pajak ini melalui saluran khusus yang disediakan oleh masing-masing bank. (kaw)