Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat posisi dana mengendap pemerintah daerah di perbankan mencapai Rp140,34 triliun pada 10 September 2021.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan angka tersebut turun 21% dari posisi akhir Juli 2021 senilai Rp173 triliun. Menurutnya, penurunan itu terjadi karena berbagai belanja rutin wajib yang dilakukan setiap awal bulan.

"Angka ini di tanggal 1 akan berkurang untuk belanja gaji, tagihan telepon, air, listrik, dan untuk belanja bidang pendidikan," katanya melalui konferensi video, Kamis (16/9/2021).

Ardian menuturkan posisi dana mengendap pemda di perbankan sempat mencapai Rp178,55 triliun pada 31 Agustus 2021, atau naik 3% dari akhir Juli 2021. Angka tersebut terdiri atas Rp56,42 triliun dana pemerintah provinsi dan Rp122,53 triliun dana pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena pemerintah mencairkan dana transfer daerah pada akhir bulan. Dana transfer tersebut meliputi dana alokasi umum (DAU) Rp30,17 triliun dan dana bagi hasil (DBH) Rp3,17 triliun.

Catatan dana yang mengendap dalam tahun berjalan tersebut juga terbilang cukup baik. Pada tahun-tahun sebelumnya, dana mengendap menembus Rp220 triliun per Agustus 2020 atau Rp227 triliun per Agustus 2019.

Ardian berharap pemda dapat membelanjakan dana yang mengendap untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Namun, ia juga memahami posisi pemda yang kesulitan keuangan karena pendapatan asli daerah (PAD) merosot sehingga harus mengamankan dananya untuk belanja wajib.

Belanja wajib yang dimaksud tersebut antara lain berupa gaji yang dalam setahun bisa mencapai Rp33,63 triliun, tagihan telepon air dan listrik sekitar Rp2,33 triliun, serta belanja bidang pendidikan Rp2,95 triliun.

"Rata-rata pada saat sebulan, seluruh kas pemda habis sekitar Rp48,73 triliun," ujarnya. (rig)