UNIVERSITAS INDONESIA

Buka Acara Dies Natalis, Dekan FIA UI Singgung Soal Kesadaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 05 Maret 2020 | 12:01 WIB
Buka Acara Dies Natalis, Dekan FIA UI Singgung Soal Kesadaran Pajak

Dekan FIA UI Eko Prasojo. 

DEPOK, DDTCNews – Rangkaian acara Dies Natalis ke-5 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) dimulai dengan membedah tiga buku yang terkait dengan ranah ilmu administrasi.

Dekan FIA UI Eko Prasojo membuka acara bedah buku dengan menyampaikan pidato pembukaan. Dia mengatakan ketiga buku yang dibedah isinya berkaitan erat dengan materi yang dipelajari mahasiswa di fakultasnya.

"FIA banyak berbicara terkait organisasi dari sisi tata kelola untuk mencapai tujuan baik pada level pemerintahan dan juga swasta," katanya di Auditorium Juwono Sudarsono Kampus Fisip UI, Kamis (5/3/2020).

Baca Juga:
Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Secara khusus, Eko menyampaikan pada aspek kebijakan perpajakan diperlukan perubahan mendasar. Selama ini perbaikan kebijakan perpajakan hanya dialamatkan kepada Ditjen Pajak (DJP) sebagai institusi yang mengumpulkan penerimaan pajak.

Hal tersebut tidaklah cukup karena pungutan pajak juga melibatkan masyarakat sebagai wajib pajak. Peningkatan kesadaran dalam membayar pajak dinilai masih menjadi aspek sentral yang perlu dimaksimalkan pemerintah dalam konteks pembenahan kebijakan pajak.

“Terkait soal pajak yang selalu dilakukan adalah perbaikan organisasi dan manajemen, tapi bukan kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajak. Jadi yang diperbaiki adalah kantor pajaknya," paparnya.

Baca Juga:
Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh di Sini

Dalam acara bedah buku kali ini, paparan pertama disampaikan oleh Eko Prasojo yang menjadi salah satu penulis dalam buku 'Memimpin Reformasi Birokrasi’. Selanjutnya Hora Tjipta memaparkan isi dari buku berjudul 'Dua Sisi Mata Uang'.

Kemudian, Partner DDTC Fiscal Research & Training Services B. Bawono Kristiaji menyampaikan buku karya Gatot Subroto yang berjudu ‘Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia’. Buku ini menjadi edisi perdana Seri Pajak dan Pembangunan yang diterbitkan oleh DDTC Fiscal Research. Anda bisa menyimak ulasan buku ini pada artikel ‘Aspek Politik Penentu Keberhasilan Pemajakan di Indonesia’.

Setelah pemaparan dari ketiga narasumber tersebut, acara dilanjutkan dengan ulasan ahli. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengulas buku 'Memimpin Reformasi Birokrasi’.

Dosen FIA UI Pantius Drahen Soeling hadir sebagai pembahas buku bertajuk 'Dua Sisi Mata Uang' dan Guru Besar FIA UI Haula Rosdiana mengulas buku ‘Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia’ karya Gatot Subroto. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

05 Maret 2020 | 13:32 WIB

Setuju dengan Prof. Eko! Memang gak bisa hanya berat sebelah dengan melimpahkan seluruhnya di DJP saja, tapi juga perlu voluntary tax compliance dari berbagai kalangan. Perlu juga gotong royong dalam mengingatkan satu sama lain

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Senin, 23 Desember 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Keterangan Tertulis DJP soal Penyesuaian Tarif PPN, Unduh di Sini

Sabtu, 21 Desember 2024 | 19:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Alternatif Optimalisasi PPN: Simulasi Ketika Threshold PKP Diturunkan

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:06 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Lengkap, 17 Poin Keterangan Tertulis DJP Hari Ini Soal PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar