WP Pensiunan yang Statusnya Tidak Aktif Tetap Perlu Padankan NIK-NPWP?

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak yang berstatus non-efektif (NE) atau non-aktif, termasuk pensiunan, diimbau untuk tetap memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tujuannya, agar NIK-nya bisa digunakan sebagai NPWP ketika sewaktu-waktu perlu mengurus administrasi perpajakan tertentu.

Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah pensiun, pemadanan NIK dan NPWP bisa dilakukan seperti wajib pajak lainnya, yakni melalui DJP Online pada menu Profil. Saluran pemadanan lain yang bisa dipakai adalah Kring Pajak 1500200, live chat pajak.go.id, atau mendatangi langsung KPP terdaftar.

"Jika saat ini status NPWP adalah NE, silakan tetap melakukan pemadanan NIK-NPWP," tulis contact center DJP saat merespons pertanyaan netizen, Rabu (19/6/2024).

Pada prinsipnya, pemadanan NIK-NPWP perlu dilakukan oleh seluruh wajib pajak, baik yang statusnya masih aktif atau tidak. Nantinya, NIK akan sepenuhnya menggantikan NPWP sebagai identitas perpajakan.

Sebagai informasi, NIK bakal dipakai secara penuh sebagai identitas wajib pajak menggantikan NPWP orang pribadi dalam negeri terhitung mulai 1 Juli 2024. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136/2023.

Tak hanya untuk administrasi perpajakan, NIK juga harus digunakan untuk layanan administrasi pihak lain yang selama ini mensyaratkan pencantuman NPWP. Contoh, layanan pencairan dana pemerintah, ekspor impor, perbankan, pendirian badan usaha, perizinan, dan lain-lain.

Saat ini, NIK yang diadministrasikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan terintegrasi dengan sistem DJP juga sudah bisa dipakai untuk membuat bukti potong PPh, pembuatan faktur pajak, serta pelaporan informasi keuangan secara otomatis domestik. (sap)