WP Ajukan Pencabutan Status PKP, Petugas Pajak Lakukan Pemeriksaan

SINGKAWANG, DDTCNews – KPP Pratama Singkawang mengadakan pemeriksaan lapangan di tempat usaha milik wajib pajak yang berlokasi di Bengkayang pada 6 Juli 2022 guna menindaklanjuti permohonan pencabutan pengusaha kena pajak (PKP).

Pemeriksa pajak KPP Pratama Singkawang Ahmad Hafidz Fauzan mengatakan pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan wajib pajak sudah memenuhi syarat pencabutan PKP. Untuk itu, petugas perlu melakukan pengamatan menyeluruh serta pengumpulan data dan informasi.

“Kami harus dapat memastikan aktivitas terakhir usaha wajib pajak, termasuk memastikan apakah omzet wajib pajak sudah di bawah Rp4,8 miliar atau belum,” katanya seperti dikutip dari laman DJP, Selasa (26/7/2022).

Hafidz menjelaskan proses pencabutan PKP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk pelayanan KPP Pratama Singkawang dan tidak dipungut biaya.

“Wajib pajak dan petugas pemeriksa juga telah menandatangani pakta integritas. Hal ini sebagai penegasan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan di dalam maupun di luar kantor, tidak dipungut biaya” tuturnya.

Selain itu, lanjut Hafidz, petugas juga turut mewawancarai wajib pajak dalam kegiatan pemeriksaan lapangan untuk menindaklanjuti permohonan pencabutan status PKP tersebut.

Sekadar informasi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU tentang PPN dan PPnBM.

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud. (rig)