PEREKONOMIAN INDONESIA

Warning Jokowi Soal Proyeksi 2023, dari Krisis Keuangan Sampai Pangan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 06 Desember 2022 | 16:35 WIB
Warning Jokowi Soal Proyeksi 2023, dari Krisis Keuangan Sampai Pangan

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan), Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan Covid-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mewanti-wanti jajarannya untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada 2023 mendatang. Hal ini disampaikannya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12/2022).

Jokowi, untuk kesekian kalinya, menyampaikan bahwa pemerintah perlu hati-hati dan waspada terhadap peluang terjadinya krisis keuangan global. Tak cuma itu, di sisi domestik Jokowi mengatakan ada peluang kinerja ekspor bakal menurun seiring dengan normalisasi harga komoditas.

"Kita tahu bahwa situasi dunia masih tidak baik-baik saja. Saya minta seluruh policy yang berkaitan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak itu betul-betul dikalkukasi. Jangan sampai terjebak ego sektoral, lakukan konsolidasi data dan kebijakan," kata Jokowi.

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Merespons risiko krisis keuangan tahun depan, Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk memastikan belanja pemerintah, belanja APBN, hingga belanja APBD bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Harapannya, konsumsi rumah tangga ikut terdongkrak.

"Saya minta belanja modal, belanja sosial, segera direalisasikan di awal tahun dan dikawal. Jangan terjebak rutinitas," kata presiden.

Masih berkaitan dengan mitigasi ketidakpastian ekonomi, Jokowi juga menyoroti masih ada daerah yang belum serius dalam melakukan pengendalian inflasi. Dia pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan peringatan kepada kepala daerah yang ketahuan belum mengambil langkah serius untuk menekan lonjakan inflasi.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

"Ini kelihatan sekali inflasi dari tiga bulan yang lalu 5,9% lari turun ke 5,7% lari turun ke 5,4%. Ini artinya daerah sudah melakukan tetapi bisa masih [perlu] diberikan peringatan lagi agar semua melakukan dan saya lihat nanti akan turun dan turun lagi," kata Jokowi.

Poin selanjutnya, soal investasi. Jokowi menekankan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi 2023 ada 3 hal, yakni peningkatan konsumsi, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Karenanya, Jokowi memastikan hilirisasi industri akan konsisten dilanjutkan.

"Setelah nikel, tadi pagi kita telah berbicara mengenai bauksit. Dan segera kita umumkan, karena investasi juga menyangkut pembukaan lapangan kerja yang sangat diperlukan saat ini," kata Jokowi.

Kemudian, Jokowi menyinggung perihal peningkatan ekspor. Jokowi meminta Kementerian Perdagangan mulai menyasar pasar-pasar nontradisional. Hal ini untuk mengantisipasi penurunan permintaan dari pasar tradisional yang ekonomi ikut terdampak krisis keuangan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Selasa, 10 Desember 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Peran KEK, Airlangga: RI Perlu Contoh China dan Vietnam

Selasa, 10 Desember 2024 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Minta Kerja Sama Pengendalian Inflasi Dilanjutkan

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini