Wapres Minta Gubernur Beri Insentif Perpajakan untuk UMKM di Daerah

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Presiden Maruf Amin meminta para gubernur turut memberikan dukungan untuk mendukung pengembangan UMKM di wilayahnya.

Maruf mengatakan dukungan untuk UMKM tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian insentif perpajakan. Menurutnya, kebijakan tersebut akan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat di daerah setelah pandemi Covid-19.

"[Kepala daerah harus] menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, antara lain melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM," katanya dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dikutip Selasa (10/5/2022).

Maruf mengatakan kebijakan di pemerintah daerah harus difokuskan untuk penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini, pengembangan UMKM juga dapat menjadi solusi penciptaan lapangan pekerjaan di daerah.

Pemberian insentif perpajakan oleh pemerintah daerah selama ini telah tertuang dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU Cipta Kerja. Kemudian, ketentuan serupa kembali diatur dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Pada Pasal 101 ayat (1) UU HKPD menyatakan gubernur, wali kota, dan bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha untuk mendukung kebijakan kemudahan investasi di daerahnya masing-masing. Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal dari kepala daerah dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain kemampuan membayar wajib pajak, kondisi tertentu dari objek pajak, untuk mendukung usaha mikro dan ultra mikro, untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah, dan untuk mendukung program prioritas nasional dari pemerintah pusat.

Insentif fiskal kepada wajib pajak dapat ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah setelah memberitahukan rencana pemberian insentif tersebut kepada DPRD. Nantinya, pemerintah juga akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal oleh pemda.

Selain mendukung UMKM, Ma'ruf juga memberikan beberapa pesan lain untuk para gubernur. Pertama, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penciptaan ekosistem yang mendukung.

Kemudian, dia mengajak para gubernur menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia karena penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Ada pula pesan agar para gubernur agar melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen aparatur sipil negara (ASN), karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah.

"[Reformasi birokrasi diperlukan untuk] mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (sap)