KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wamenkeu Sebut Belanja PC-PEN Tembus Rp1.645 Triliun dalam 3 Tahun

Dian Kurniati | Kamis, 26 Januari 2023 | 12:30 WIB
Wamenkeu Sebut Belanja PC-PEN Tembus Rp1.645 Triliun dalam 3 Tahun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan paparan.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja anggaran program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) sepanjang 2020-2022 mencapai Rp1.645,45 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah tetap berupaya menjaga akuntabilitas pengelolaan PC-PEN walaupun dalam situasi yang extraordinary. Selama 3 tahun, pengalokasiannya juga sangat dinamis sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19.

"Fleksibilitas [pengelolaan anggaran PC-PEN], tetapi dengan akuntabilitas yang terjaga. Tetap diaudit, tetap dipertanggungjawabkan, dan tetap dilaporkan," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional PC-PEN, Kamis (26/1/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Suahasil menuturkan pemerintah mengalokasikan anggaran PC-PEN dalam APBN untuk melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19 sekaligus tekanan ekonomi. Pada 2020, realisasi belanja PC-PEN mencapai Rp575,85 triliun atau 83% dari pagu Rp695,2 triliun.

Realisasi tersebut terdiri atas dana penanganan kesehatan senilai Rp62,67 triliun, perlindungan sosial Rp216,59 triliun, pelaksanaan program prioritas Rp65,22 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp172,99 triliun, serta insentif usaha Rp58,38 triliun.

Pada 2021, realisasi belanja PC-PEN mencapai Rp655,1 triliun atau 88% dari pagu Rp744,8 triliun. Dananya terpakai untuk penanganan kesehatan Rp198,1 triliun, perlindungan sosial Rp167,7 triliun, pelaksanaan program prioritas Rp105,6 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp116,2 triliun, serta insentif usaha Rp67,6 triliun.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Pada 2022, realisasi belanja sementara PC-PEN mencapai Rp414,5 triliun atau 91% dari pagu Rp455,62 triliun. Realisasi itu terdiri atas penanganan kesehatan Rp70,8 triliun, perlindungan sosial Rp153,5 triliun, serta penguatan pemulihan ekonomi Rp190,2 triliun.

Suahasil menyebut PC-PEN didesain secara fleksibel agar lebih responsif dan antisipatif dalam menangani pandemi dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Dampak kebijakan PC-PEN diklaim cukup besar dari sisi penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan.

"Inilah yang kemudian menjadi dasar pertumbuhan kita bisa baik. Ketika kita ada di jurang, kita bisa tahan tidak terlalu dalam dan kemudian kita naikkan lagi," ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja