KEBIJAKAN PAJAK

Wamenkeu: Pajak Bukan Hanya Soal Penerimaan

Muhamad Wildan | Kamis, 26 Agustus 2021 | 11:22 WIB
Wamenkeu: Pajak Bukan Hanya Soal Penerimaan

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Kamis (26/8/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pajak bukan hanya sumber penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen yang penting dalam membantu mengerek atau memulihkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Suahasil mengatakan fungsi pajak dalam mengumpulkan penerimaan bagi APBN serta fungsi membantu pertumbuhan dan pemulihan perekonomian harus berjalan beriringan.

"Ini harus kita gabung, kalau kita melihatnya secara sempit maka kita bilang 'wong ngumpulin penerimaan kok ngasih insentif'. Fungsi pajak adalah membantu perekonomian, bukan sekedar mengumpulkan penerimaan," katanya, Kamis (26/8/2021).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Suahasil menuturkan Ditjen Pajak (DJP) saat ini sudah tidak lagi alergi membicarakan mengenai insentif pajak. Kondisi ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan DJP pada beberapa dekade yang lalu.

"Sekarang, dengan logika kita bahwa pajak adalah instrumen menangani perekonomian, DJP bahkan mengatakan 'kalau perlu kami kasih insentif, kita kurangi bebannya'," tuturnya.

Terbukti, insentif pajak yang diberikan selama ini bertujuan untuk membantu cashflow dunia usaha seperti pembebasan PPh Pasal 22 impor, termasuk insentif dalam menggeliatkan ekonomi seperti PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah dan diskon PPnBM kendaraan bermotor.

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Hingga pertengahan Agustus 2021, nilai insentif pajak pada PMK 9/2021 yang telah dimanfaatkan wajib pajak sudah mencapai Rp50,24 triliun. Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 tercatat telah dimanfaatkan oleh 56.858 wajib pajak dengan realisasi hingga Rp19,31 triliun.

Kemudian, sebanyak 125.198 wajib pajak UMKM tercatat telah memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Realisasi dari pemberian insentif pajak tersebut mencapai kurang lebih Rp450 miliar.

Selain itu, insentif PPnBM DTP atas pembelian mobil baru juga tercatat telah dimanfaatkan oleh 6 pabrikan kendaraan bermotor. Total PPnBM yang ditanggung pemerintah tercatat sudah mencapai Rp1,43 triliun.

Insentif PPN DTP atas pembelian rumah atau unit rumah susun tercatat sudah dimanfaatkan oleh 7.069 pembeli rumah dan 574 pengembang. Realisasi dari insentif PPN DTP tersebut sudah mencapai Rp304,6 miliar. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja