KEBIJAKAN PUBLIK

Wamenkeu Ingatkan Pentingnya Data saat Rumuskan Kebijakan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 04 Februari 2021 | 18:23 WIB
Wamenkeu Ingatkan Pentingnya Data saat Rumuskan Kebijakan

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menjadi data driven organization sehingga pembuatan kebijakan dilakukan berdasarkan pada analisis data yang relevan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sebagai institusi publik yang senantiasa melakukan perbaikan atas peraturan, Kemenkeu harus membuat analisis berdasarkan pada data yang dimiliki dengan tetap mempertimbangkan situasi riil yang dihadapi.

“Kita membuat kebijakan yang relevan untuk perbaikan perekonomian. Namun, berbasiskan data yang kita miliki dan berbasiskan data yang kita analisis,” ujar Suahasil dalam Rapat Koordinasi Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemenkeu, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (4/2/2021).

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Adapun data driven organization adalah organisasi yang mampu bekerja, mengambil kesimpulan, dan menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis data secara tepat dan memadai. Pada era transformasi digital, sambungnya, penerapan data driven organization harus bisa dilakukan secara lebih cepat dan optimal.

Suahasil mengatakan penerapan data driven organization pertama kali dimulai dari pencarian data. Lalu. Setelah mendapatkan suatu data, langkah selanjutnya adalah penyimpanan data. Menurutnya, suatu organisasi modern harus mampu membangun sistem penyimpanan dan tata kelola data yang memadai.

Dengan demikian, jika suatu waktu data tersebut diperlukan, data tersebut akan lebih cepat didapatkan kembali dengan cara yang efisien. Makin banyak data yang dikelola oleh Kemenkeu, kualitas pengelolaan data pun harus makin ditingkatkan.

“Ketika kita memasuki suatu era elektronik dan era digital maka kita mulai berpikir bagaimana data-data yang kita kumpulkan itu bisa dipakai dengan lebih baik. Didalam platform digital itu, data bisa terkumpul jauh lebih cepat, tersimpan dengan rapi, dan harusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih intensif,” jelas Suahasil. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

04 Februari 2021 | 22:32 WIB

Benar sekali. Pentingnya data yang ada, akan membantu untuk menyesuaikan kebijakan secara baik sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. Selain itu, ketersediaan data juga perlu transparansi untuk bisa diperoleh oleh siapapun, terlebih untuk kebutuhan akademik. Hal itu dilakukan untuk terus mengembangkan data.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Minggu, 26 Januari 2025 | 08:00 WIB PMK 114/2024

DJBC Pertegas Aturan Teknik Sampling pada Audit Kepabeanan dan Cukai

Rabu, 22 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global, Capacity Building & Kepastian Hukum Jadi Kunci

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses