Wamenkeu Dorong DJP Integrasikan Data Perpajakan Dengan UKM

JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pentingnya perluasan program integrasi data perpajakan tidak hanya untuk badan usaha milik negara (BUMN).

Suahasil mengatakan integrasi data perpajakan DJP dengan BUMN saat ini baru menyasar perusahaan besar seperti Telkom Indonesia, Pertamina dan PLN. Dia berharap seluruh entitas bisnis BUMN ke depannya bisa masuk dalam skema integrasi data perpajakan.

"Integrasi yang sudah dilakukan ini menjadi modal untuk meningkatkan kerja sama ke depan dan semakin banyak BUMN yang ikut serta," katanya dalam acara 'Peresmian Go Live Integrasi Data Perpajakan', Jumat (9/10/2020).

Suahasil menilai kepatuhan pajak BUMN yang makin baik dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan kepatuhan pajak bisnis di Indonesia secara umum. Oleh karena itu, kerja sama integrasi data perpajakan jangan berhenti pada entitas bisnis milik negara.

Menurutnya, jangkauan integrasi data perpajakan yang diperluas kepada sektor swasta akan mendukung DJP dalam melakukan reformasi, yaitu membuat urusan pajak menjadi lebih mudah, sederhana dan memberikan kepastian hukum.

Perubahan cara pandang tersebut dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data perpajakan dengan otoritas. Dengan demikian, perluasan integrasi data perpajakan mencakup seluruh level kegiatan usaha mulai dari korporasi besar hingga perusahaan kecil.

"Kami minta DJP untuk mempermudah cara koneksi integrasi dan jangan hanya perusahaan besar saja, tetapi juga untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM)," tutur Suahasil.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah PLN yang melanjutkan kerja sama integrasi data pajak. Menurutnya, situasi pandemi Corona saat ini tidak mengurangi PLN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

"Kami mengharapkan PLN untuk membuka diri dan membagikan pengalaman dan manfaat integrasi data perpajakan dengan BUMN lainnya bahwa urusan administrasi pajak sekarang mudah dan simpel," ujarnya. (rig)