INSTRUMEN REPATRIASI

Wajib Pajak 'Wait & See', Tax Amnesty Terhambat

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 Agustus 2016 | 06:04 WIB
Wajib Pajak 'Wait & See', Tax Amnesty Terhambat Gedung Bank Mandiri (Foto: Bankmandiri.co.id)

JAKARTA, DDTCNews – Hingga saat ini, penerimaan Bank Mandiri dalam menampung dana program pengampunan pajak belum mengalami peningkatan drastis. Kendati demikian, penerimaan besar-besaran diprediksi akan terjadi pada September.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo mengatakan belum signifikannya penerimaan dana program pengampunan pajak lantaran disebabkan wajib pajak (WP) masih mencari-cari investasi yang lebih menguntungkan.

"Sebagai awalan penerimaan tax amnesty sudah baik, memang progress-nya belum signifikan. Tetapi pada awal September nanti akan semakin banyak dana tax ammesty yang masuk. Saat ini WP masih mencari investasi yang terbaik," ujarnya kepada DDTCNews di Jakarta, Selasa (9/8) sore.

Baca Juga:
Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Penerimaan Bank Mandiri sendiri sebagai bank persepsi hingga saat ini telah mencapai Rp5 triliun dari repatriasi, dan untuk deklarasi telah mencapai Rp70 miliar.

"Penerimaan tersebut mengalami penghambatan oleh WP sendiri, karena WP masih memilih investasi berjangka 3 tahun yang lebih menguntungkan," katanya.

Kartiko menambahkan, WP sebetulnya tidak perlu kesulitan dalam memilih investasi berdurasi 3 tahun, sebagaimana ketentuan waktu lock-up dana program pengampunan pajak.

Baca Juga:
OJK Dukung Wacana Family Office, Siapkan Regulasi dan Infrastrukturnya

Pasalnya, Bank Mandiri telah mempersiapkan berbagai macam instrumen yang bisa digunakan WP untuk mengembangkan dananya dalam jangka waktu tersebut.

"Kami sudah siapkan berbagai instrumen investasi, WP bisa datang ke kantor Mandiri, lalu bisa langsung pilih investasi yang diinginkan," tuturnya.

Kartiko meyakini dana penerimaan program pengampunan pajak akan mengalami peningkatan signifikan pada saat memasuki bulan kedua di periode pertama atau pada awal September.

"Sebab, animo dan momentumnya sudah tersebar merata ke seluruh masyarakyat Indonesia baik di luar negeri, maupun di luar negeri," pungkas Kartiko. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 Juli 2024 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Pengampunan Pajak Era Soekarno, Seperti Apa?

Rabu, 12 Juni 2024 | 14:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

OJK Dukung Wacana Family Office, Siapkan Regulasi dan Infrastrukturnya

Senin, 29 Januari 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Bakal Dirilis, BKF Harap Penempatan DHE SDA Makin Ramai

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN