AUSTRALIA

Wah, Setoran PPN E-Commerce Diproyeksi Capai 300%

Redaksi DDTCNews | Rabu, 27 Maret 2019 | 16:42 WIB
Wah, Setoran PPN E-Commerce Diproyeksi Capai 300%

Ilustrasi. 

CANBERRA, DDTCNews – Pajak baru Australia yang membidik e-commerce raksasa seperti Amazon dan eBay akan menghasilkan penerimaan 300% di atas dari proyeksi awal pemerintah.

Otoritas pajak Australia (The Australian Taxation Office/ATO) mengaku telah mengumpulkan A$81 juta pada kuartal pertama penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 'barang impor bernilai rendah'. Dalam skema ini, pengecer luar negeri wajib mengumpulkan PPN pada semua produk di bawah AS$1.000.

Deputi Komisioner ATO Tim Dyce mengatakan jika kuartal berikutnya dapat mengimbangi, penerimaan dalam setahun penuh bisa di atas A$ 200 juta. Angka ini hampir 300% dari proyeksi awal pemerintah senilai A$70 juta. Dia pun mengaku terkejut karena semua pengecer patuh.

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

“Semua platform utama telah terdaftar dan kami memiliki sejumlah kecil akan ditindaklanjuti. Mereka mungkin tidak menyukainya, tetapi mereka mematuhinya,” ujarnya, seperti dikutip pada Rabu (27/3/2019).

Pajak belanja online ini sejatinya sudah diusulkan beberapa tahun sebelumnya. Pelaku usaha kecil di Australia juga telah lama memperjuangkan. Perjuangan itu terjadi karena pemain lokal telah diminta untuk mengumpulkan PPN pada semua penjualan, sedangkan e-commerce tidak diharuskan.

Saat diterapkan pertama kali, banyak pihak yang menyoroti sisi kepatuhan pelaku usaha. Namun, setelah implementasi, terlihat beberapa brand global telah mengambil pendekatan yang berbeda untuk memberitahu pelanggan terkait pungutan PPN.

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

ATO juga memperbarui kebijakan yang disebut 'pajak Netflix'. Skema ini memberlakukan PPN untuk layanan digital dari penjual di luar negeri seperti Netflix. Pemberlakuan kebijakan ini telah menghasilkan penerimaan A$272 juta di tahun pertama atau 180% di atas estimasi awal pemerintah.

“Di kedua langkah itu, kami sudah memiliki 1500 pendaftaran,” kata Dyce, seperti dilansir Sydney Morning Herald.

Saat ini, ATO tengah menindaklanjuti sekitar 20 merek global untuk skema 'barang bernilai rendah'. Meskipun demikian, dia percaya hanya ada sedikit perusahaan yang tidak mengumpulkan PPN seharusnya. ATO juga akan mengidentifikasi potensi pendaftaran merek-merek baru. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?