AUSTRALIA

Wah, Setoran PPN E-Commerce Diproyeksi Capai 300%

Redaksi DDTCNews | Rabu, 27 Maret 2019 | 16:42 WIB
Wah, Setoran PPN E-Commerce Diproyeksi Capai 300%

Ilustrasi. 

CANBERRA, DDTCNews – Pajak baru Australia yang membidik e-commerce raksasa seperti Amazon dan eBay akan menghasilkan penerimaan 300% di atas dari proyeksi awal pemerintah.

Otoritas pajak Australia (The Australian Taxation Office/ATO) mengaku telah mengumpulkan A$81 juta pada kuartal pertama penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 'barang impor bernilai rendah'. Dalam skema ini, pengecer luar negeri wajib mengumpulkan PPN pada semua produk di bawah AS$1.000.

Deputi Komisioner ATO Tim Dyce mengatakan jika kuartal berikutnya dapat mengimbangi, penerimaan dalam setahun penuh bisa di atas A$ 200 juta. Angka ini hampir 300% dari proyeksi awal pemerintah senilai A$70 juta. Dia pun mengaku terkejut karena semua pengecer patuh.

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

“Semua platform utama telah terdaftar dan kami memiliki sejumlah kecil akan ditindaklanjuti. Mereka mungkin tidak menyukainya, tetapi mereka mematuhinya,” ujarnya, seperti dikutip pada Rabu (27/3/2019).

Pajak belanja online ini sejatinya sudah diusulkan beberapa tahun sebelumnya. Pelaku usaha kecil di Australia juga telah lama memperjuangkan. Perjuangan itu terjadi karena pemain lokal telah diminta untuk mengumpulkan PPN pada semua penjualan, sedangkan e-commerce tidak diharuskan.

Saat diterapkan pertama kali, banyak pihak yang menyoroti sisi kepatuhan pelaku usaha. Namun, setelah implementasi, terlihat beberapa brand global telah mengambil pendekatan yang berbeda untuk memberitahu pelanggan terkait pungutan PPN.

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

ATO juga memperbarui kebijakan yang disebut 'pajak Netflix'. Skema ini memberlakukan PPN untuk layanan digital dari penjual di luar negeri seperti Netflix. Pemberlakuan kebijakan ini telah menghasilkan penerimaan A$272 juta di tahun pertama atau 180% di atas estimasi awal pemerintah.

“Di kedua langkah itu, kami sudah memiliki 1500 pendaftaran,” kata Dyce, seperti dilansir Sydney Morning Herald.

Saat ini, ATO tengah menindaklanjuti sekitar 20 merek global untuk skema 'barang bernilai rendah'. Meskipun demikian, dia percaya hanya ada sedikit perusahaan yang tidak mengumpulkan PPN seharusnya. ATO juga akan mengidentifikasi potensi pendaftaran merek-merek baru. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari