KEBIJAKAN MONETER

Wah, Belanja di Malaysia Sekarang Sudah Bisa Pakai QRIS

Muhamad Wildan | Senin, 08 Mei 2023 | 17:43 WIB
Wah, Belanja di Malaysia Sekarang Sudah Bisa Pakai QRIS

Suasana peresmian interkoneksi pembayaran antara Indonesia dan Malaysia menggunakan QR code. (foto: Bank Indonesia)

JAKARTA, DDTCNews - Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) meresmikan interkoneksi pembayaran antara Indonesia dan Malaysia menggunakan QR code.

Melalui interkoneksi tersebut, penduduk Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran di kedua negara menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau DuitNow QR Code.

"Terhubungnya pembayaran QR lintas negara antara Indonesia dan Malaysia merupakan bukti nyata penguatan kerja sama dalam kerangka Regional Payment Connectivity (RPC)," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Senin (8/5/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Dengan kerja sama tersebut, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam bertransaksi. Menurut Perry, kerja sama ini juga bakal mendorong inklusi keuangan di kawasan serta mendukung stabilitas makroekonomi dengan mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas.

Sementara itu, Gubernur BNM Nor Shamsiah Mohd Yunus menilai kerja sama kedua bank sentral akan mempermudah pembayaran lintas batas negara dan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, khususnya sektor pariwisata di kedua negara.

Pada saat sektor pariwisata sedang dalam momentum pemulihan, kehadiran interkoneksi pembayaran akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan pelaku ritel di kedua negara.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Interkoneksi pembayaran ini akan mendukung perluasan pasar bagi sebagian pelaku usaha dan memfasilitasi peningkatan penyelesaian pembayaran menggunakan mata uang lokal sehingga memberikan dampak keuangan yang positif," ujar Yunus.

Yunus menuturkan kerja sama interkoneksi pembayaran dengan QR antara Indonesia dan Malaysia bakal melengkapi interkoneksi pembayaran bilateral yang berkembang di kawasan Asean.

"Asean kini lebih terhubung dari sebelumnya. Makin banyak pengguna dari Malaysia dan Indonesia yang akan merasakan manfaat dari pembayaran lintas batas yang lebih, aman, mudah dan efisien," tuturnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja