KABUPATEN SUKABUMI

Wah! Ada Hadiah Umrah Gratis untuk Wajib Pajak yang Taat di Daerah Ini

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 18 April 2024 | 10:05 WIB
Wah! Ada Hadiah Umrah Gratis untuk Wajib Pajak yang Taat di Daerah Ini

Ilustrasi.

PELABUHANRATU, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyiapkan hadiah umrah gratis. Hadiah tersebut diperuntukan bagi wajib pajak yang taat dan tepat waktu dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi Herdy Somantri mengatakan hadiah diberikan melalui program Gerakan Sadar Membayar Retribusi dan Pajak Edisi Nyabet Untung (Gebyar Sipenyu). Bima, sapaan Herdy Somantri, menuturkan umrah gratis tersebut diberikan dengan sistem undian.

"Batas waktu pembayaran PBB-P2 sampai dengan 30 Juni 2024, jadi masyarakat yang membayar dengan batas waktu tersebut maka kita akan undi pada pagelaran hari jadi Kabupaten Sukabumi dan di akhir tahun masyarakat yang mendapatkan undian akan diberikan hadiah umrah gratis,” jelas Bima, dikutip pada Kamis (18/4/2024).

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Bima menyebut umrah gratis tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada wajib pajak yang taat. Hadiah tersebut juga dimaksudkan sebagai terobosan untuk memotivasi masyarakat agar lebih taat dalam membayar retribusi dan pajak daerah di Kabupaten Sukabumi.

"Kedepan bukan hanya sektor PBB-P2, tapi sektor lain juga akan kita beri apresiasi,” ujar Bima.

Bima mengaku akan mengambil beragam langkah untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Terlebih, kesadaran pajak masyarakat yang baik akan bermuara pada peningkatan layanan publik. Hal ini lantaran pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk penyediaan layanan publik.

Baca Juga:
Pemeriksa dan Juru Sita Pajak Perlu Punya Keterampilan Sosial, Kenapa?

"Kita akan coba mengintegrasikan sistem dari desa kecamatan hingga kabupaten, kedepan pelayanan pembayaran pajak dan pelayanan administrasi bisa dilakukan di desa. Misal, perubahan nama SPPT dan pendataan serta pendaftaran bisa dilayani di desa desa, kita akan lakukan itu,” tuturnya.

Selain itu, Bima mengungkapkan akan menggandeng bank perekonomian rakyat (BPR), badan usaha milik desa bersama (BUMDesma), dan badan usaha milik desa (Bumdes) untuk memberikan layanan pajak daerah.

Bima optimistis langkah tersebut bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

"Kita harus lakukan bersama untuk kemajuan kabupaten sukabumi lebih baik,” pungkasnya, seperti dilansir sukabumiupdate.com. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 10:00 WIB KOTA PONTIANAK

Semarakkan HUT ke-253, Pemda Adakan Program Pemutihan Denda PBB-P2

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:00 WIB KOTA BALIKPAPAN

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor hingga Umrah

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen