Waduh, PNS di Kota Ini Banyak yang Telat Bayar Pajak Kendaraan

DEPOK, DDTCNews—Badan Keuangan daerah (BKD) Kota Depok mengimbau perangkat daerah atau aparatur sipil negara (ASN) untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) atas kendaraan dinas secara tepat waktu.

Kepala BKD Kota Depok Nina Suzana menuturkan pajak kendaraan bermotor ikut berperan dalam pembangunan Depok. Pasalnya, terdapat dana bagi hasil (DBH) untuk pemkot dari penerimaan PKB yang masuk ke kas Pemerintah Provinsi.

“Pajak yang dibayarkan itu masuk ke Provinsi Jabar, tapi kami ada bagi hasil dari pendapatan PKB. Kalau banyak yang menunggak, tentu akan berdampak terhadap pembangunan Depok,” ujar Nina di Depok, Selasa (10/2/2020).

Nina menambahkan adanya temuan perangkat daerah yang masih banyak menunggak pajak kendaraan harus menjadi perhatian. Pasalnya, perangkat daerah semestinya lebih taat pajak agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

“Memang ada saja perangkat daerah yang menunggak pajak dengan berbagai alasan. Untuk itu, terus kami tekankan dan dorong agar anggaran tersebut setiap tahunnya diajukan, agar pajaknya dibayarkan tepat waktu,” jelas Nina.

Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris menegaskan ASN harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Untuk itu, Pemkot Depok akan memberlakukan sanksi jika terdapat ASN yang lupa atau telat membayar pajak.

“Peraturan Wali Kotanya sedang kita kaji. Ini sebagai upaya untuk mendorong ASN taat membayar pajak. Kami juga akan instruksikan perangkat agar menyelesaikan tunggakan pajak jika ada,” tuturnya dilansir dari Monitor.

PKB adalah salah satu pajak daerah yang wewenang pemungutannya berada di Pemerintah Provinsi. Untuk itu, hasil penerimaan PKB yang telah dipungut harus disetorkan seluruhnya ke kas Pemerintah Provinsi.

Meski begitu, pemkot mendapatkan bagian dari PKB melalui DBH. Pembagian DBH didasari dari aspek pemerataan dan potensi antar daerah. Adapun, besaran bagian ditentukan atas hasil kesepakatan pemkot dan pemprov. (rig)