Waduh! Kepatuhan Pajak Kendaraan di Indonesia Masih 56%

JAKARTA, DDTCNews - Jasa Raharja mencatat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) masih rendah, hanya 56,7%.

Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana mengatakan dari tingkat kepatuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) masih memiliki ruang untuk meningkatkan pendapatan.

Dewi mengatakan kemudahan akan terus diberikan untuk meningkatkan kepatuhan. "Hingga hari ini kami bersama pemprov memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar PKB dan SWDKLLJ melalui program diskon PKB, penghapusan BBNKB II, serta pembebasan pajak progresif," ujar Dewi, dikutip pada Sabtu (11/3/2023).

Lewat penghapusan BBNKB II dan pembebasan pajak progresif, kepatuhan pajak diekspektasikan akan meningkat.

Peningkatan kepatuhan akan diikuti dengan kenaikan PKB dan SWDKLLJ yang diperlukan untuk mendanai pembangunan negara dan memberikan perlindungan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan.

Tak hanya itu, naiknya kepatuhan pajak akan diikuti dengan perbaikan validitas data registrasi kendaraan bermotor.

Untuk diketahui, usulan untuk menghapuskan BBNKB II atas kendaraan bermotor bekas dan PKB progresif telah disuarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak tahun lalu.

Kemendagri berpandangan penghapusan BBNKB II dan PKB progresif akan meningkatkan kepatuhan pajak, apalagi mengingat kedua jenis pajak tersebut tidak berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah.

Akibat adanya BBNKB II, pemilik kendaraan justru enggan melakukan balik nama. Tarif PKB yang bersifat progresif juga mendorong pemilik kendaraan mengatasnamakan kendaraannya menggunakan nama orang lain. (sap)