Vietnam Susun Desain Reformasi Pajak Hingga 2030

HANOI, DDTCNews - Wakil Perdana Menteri Vietnam Le Minh Khai telah menyetujui langkah reformasi sistem perpajakan di negara tersebut hingga 2030.

Khai mengatakan langkah reformasi dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pajak nasional dengan praktik-praktik internasional. Pemerintah berharap kebutuhan berbagai sumber daya akan terpenuhi dan strategi pembangunan sosial ekonomi pada 2030 dapat terpenuhi.

"Ini akan membantu menstabilkan pengumpulan anggaran negara dari pajak dan biaya terkait dengan strategi pembangunan sosial-ekonomi pada 2021-2025 dan 2026-2030," katanya, dikutip pada Minggu (15/5/2022).

Khai menuturkan pemerintah saat ini telah memberikan dukungan fiskal untuk membantu bisnis dan masyarakat pulih dari pandemi Covid-19. Kemudian, ada langkah-langkah optimalisasi penerimaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.

Pemerintah juga menargetkan kepuasan wajib pajak terhadap otoritas mampu mencapai setidaknya 90% pada 2025. Selain itu, penggunaan saluran pembayaran pajak secara elektronik juga ditargetkan mencapai 70%.

Secara bersamaan, reformasi dilakukan dengan menyempurnakan peraturan perpajakan, terutama terkait dengan PPN atas ekspor dan jasa, serta memperkuat peraturan tentang pembebasan dan pengembalian pajak agar lebih sederhana, transparan, dan terpadu.

Khai menyebut langkah reformasi juga memuat pembangunan peta jalan penyesuaian cukai hasil tembakau dan minuman beralkohol, serta cukai produk konsumsi lain dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pada 2021-2030.

"Strategi reformasi akan mengurangi tarif impor menjadi sekitar 25% pada 2025 dan 20% pada 2030, dari 32% saat ini," ujarnya seperti dilansir vietnamplus.vn.

Hal lain yang masuk dalam langkah reformasi adalah merancang insentif pajak untuk UMKM. Pada saat bersamaan, pemerintah juga menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) dan mengenakan pajak lebih besar pada sektor-sektor yang merusak lingkungan. (rig)