AMERIKA SERIKAT

Usulan Pajak Mariyuana Menguat

Redaksi DDTCNews | Jumat, 15 Juli 2016 | 11:01 WIB
Usulan Pajak Mariyuana Menguat

LOS ANGELES, DDTCNews - Dewan pengawas Los Angeles (LA) berencana mengajukan pengenaan pajak atas produksi mariyuana pada pemungutan suara November mendatang. Nantinya penerimaan pajak mariyuana ini digunakan untuk membantu pemerintah dalam membiayai pembangunan rumah bagi para tuna wisma.

Salah satu dewan pengawas Mark Ridley Thomas menyampaikan, perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan mariyuana dan produk-produk sejenisnya akan dikenakan tarif pajak 10% dari penghasilan kotornya.

“Tarif ini akan berlaku untuk keperluan medis yang menggunakan mariyuana dalam pengobatan dan juga industri mariyuana yang tujuannya hanya untuk hiburan semata,” jelasnya.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Dinas layanan perumahan LA mencatat sekitar 47 ribu orang kehilangan tempat tinggalnya, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah berencana untuk menganggarkan biaya US$100 juta untuk pembangunan rumah bagi para tuna wisma.

Sebelumnya, dewan pengawas telah mengajukan beberapa opsi untuk menambah jumlah penerimaan, salah satunya dengan mengejar pajak penghasilan dari orang-orang kaya. Namun opsi tersebut tidak mendapat dukungan dari para dewan pengawas.

“Analis LA memperkirakan akan membutuhkan dua pertiga dari suara mayoritas untuk menyukseskan terlaksananya rencana pengenaan pajak atas produksi mariyuana,” tambahnya.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Dewan pengawas menargetkan akan memperoleh penghasilan hingga US$130 juta atau Rp1,7 triliun dalam setahun atas pajak mariyuana, namun secara optimis dewan pengawas meyakini sedikitnya akan meraih US$13 juta atau 10%nya yang berasal dari industri medis, sedangkan sisanya tergantung dari seberapa banyak penjual ilegal yang ingin melegalkan usahanya.

Selain untuk membangun rumah bagi para tuna wisma, seperti dilansir latimes.com, sebagian pendapatan yang diterima dari pajak mariyuana ini juga akan disalurkan untuk membiayai layanan kesehatan mental dan perawatan penyalahgunaan zat-zat berbahaya.

Diperkirakan pengenaan pajak atas produksi mariyuana baru bisa efektif berlaku pada 2018, karena secara legal izin untuk menjual mariyuana baru diperbolehkan minimal pada 1 Januari 2018. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN