PERTEMUAN IMF & WORLD BANK

U.S. Treasury Dukung Reformasi Pajak RI

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Oktober 2016 | 10:55 WIB
U.S. Treasury Dukung Reformasi Pajak RI Menkeu Sri Mulyani dan U.S. Treasury Secretary Jacob J. Lew berjabat tangan usai menyampaikan Pernyataaan Bersama di Washington, D.C. Amerika Serikat, Kamis (6/10). (Foto: Kemenkeu)

WASHINGTON DC, DDTCNews – Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) atau U.S. Treasury menyatakan dukungannya terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui pernyataan bersama yang disampaikan U.S. Treasury Secretary Jacob J. Lew dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jacob J. Lew menyebutkan U.S. Treasury akan memperluas keterlibatannya dengan Kemenkeu dalam 5 bidang.

Pertama, dalam hal reformasi pajak, di mana U.S. Treasury akan berbagi praktik terbaik dan pembelajaran dari sistem pajak federal AS,” tuturnya seusai pertemuan IMF dan Bank Dunia di Washington DC, AS, Kamis (6/10).

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Kedua, U.S. Treasury dan Kemenkeu akan bekerja sama mengembangkan sektor keuangan Indonesia termasuk regulasinya.

Ketiga, U.S. Treasury akan memberikan bantuan teknis untuk membantu memperkuat kapasitas kelembagaan Indonesia, menganalisis dan memprioritaskan proyek KPBU dalam membangun infrastruktur yang berkualitas.

Keempat, U.S. Treasury akan mulai menyediakan bantuan teknis tambahan pada awal tahun depan untuk mendukung perbendaharaan dan reformasi manajemen kas.

Baca Juga:
Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Kelima, U.S. Treasury akan menggelar dialog kebijakan tentang ekonomi makro dan keuangan secara regular agar AS dan Indonesia saling memahami kondisi makroekonomi dan keuangan masing-masing.

Selain itu juga untuk mendukung tujuan ekonomi yang kuat, stabil, dan inklusif serta mengoordinasikan inisiatif bilateral dan multilateral tambahan.

“U.S. Treasury dan Kemenkeu berharap hubungan kita bisa lebih diperkuat sesuai dengan semangat yang ditempa Presiden Obama dan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2015,” tutupnya seperti dikutip laman Kementerian Keuangan. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?