Upah Minimum Sektoral Dihapus, Ini yang Dilakukan Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyiapkan ketentuan peralihan mengenai upah minimum sektoral pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan.

Seperti diketahui, upah minimum sektoral dihapuskan dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan dipertegas kembali melalui RPP.

"Pada saat PP ini mulai berlaku ... gubernur tidak boleh lagi menetapkan upah minimum sektoral," bunyi Pasal 82 RPP tentang Pengupahan yang diunggah pada uu-ciptakerja.go.id, dikutip Jumat (5/2/2021).

Meski demikian, RPP tentang Pengupahan menetapkan upah minimum sektoral masih tetap berlaku bila telah disahkan sebelum tanggal 2 November 2020.

Masa berlaku upah minimum sektoral dibatasi hingga surat keputusan mengenai upah minimum sektoral berakhir atau hingga upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota ditetap lebih tinggi dari upah minimum sektoral.

Khusus atas upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020, gubernur wajib mencabut upah minimum sektoral yang terlanjur ditetapkan tersebut paling lambat 1 tahun sejak ditetapkan.

Pada UU No. 11/2020 sekaligus RPP tentang Pengupahan, pemerintah hanya menetapkan 2 jenis upah minimum yakni upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.

Upah minimum provinsi ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi yang meliputi paritas daya beli, penyerapan tenaga kerja, median upah, dan aspek ketenagakerjaan. Adapun upah minimum kabupaten/kota ditentukan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi kabupaten/kota bersangkutan.

Upah minimum kabupaten/kota baru bisa ditetapkan oleh gubernur apabila rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota selama 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK), pemerintah memperbolehkan UMK untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum kepada pekerjanya.

Upah bagi pekerja di UMK ditetapkan paling rendah sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat provinsi dan 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi. (Bsi)