Undangan Debat, Tiap Tim Capres-Cawapres Dapat Jatah Maksimal 50 Orang

JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menyiapkan undangan untuk gelaran debat calon presiden (capres) - calon wakil presiden (cawapres).

Setelah rapat pembahasan persiapan debat capres-cawapres bersama tim kampanye pada Rabu (6/12/2023), Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan masing-masing tim pasangan capres-cawapres akan mendapat jatah undangan untuk maksimal 50 orang.

“Tim yang hadir itu maksimal adalah 50 orang. Jadi, KPU akan menyiapkan undangan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3. Kami serahkan sepenuhnya kepada masing-masing tim pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut,” ujar Hasyim.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU akan menggelar debat sebanyak 5 kali pada masa kampanye. Dari kelima debat yang akan digelar, sebanyak 3 kali untuk debat capres dan 2 kali untuk debat cawapres. Adapun debat perdana pada 12 Desember 2023 akan berlangsung di Kantor KPU.

“Ada mekanisme untuk mengontrol atau memastikan siapa saja yang dapat masuk dengan membawa undangan tersebut,” imbuh Hasyim.

Selain membuka kesempatan untuk menentukan tamu undangan untuk maksimal 50 orang, masing-masing tim pasangan capres-cawapres juga dapat mengusulkan nama-nama panelis serta nama-nama moderator. Simak ‘KPU Minta Usulan Nama Panelis Debat Capres-Cawapres’.

Adapun terkait dengan tema debat, susunannya sudah diputuskan. Pajak masuk menjadi bagian dari tema pada debat kedua bersama ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, serta perkotaan.

“Yang bicara, kalau debat capres ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, ya sepenuhnya [yang bicara] cawapres,” tegas Hasyim. Simak ‘Update! Ini Tema 5 Kali Debat Capres-Cawapres, Pajak Masuk’.

Sebagai informasi kembali, mayoritas responden (93,8% dari 2.080 responden) survei pajak dan politik DDTCNews menganggap debat capres-cawapres memang perlu secara khusus mengangkat topik cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagai pendanaan agenda pembangunan. (kaw)