SUBSIDI BUNGA UMKM

UMKM Bisa Dapat Subsidi Bunga Atas Dua Akad Kredit, Ini Syaratnya

Muhamad Wildan | Selasa, 09 Juni 2020 | 09:27 WIB
UMKM Bisa Dapat Subsidi Bunga Atas Dua Akad Kredit, Ini Syaratnya

Perajin menata tempat sampah hasil daur ulang di Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/6/2020). Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran Rp4,97 triliun subsidi bunga untuk memberikan stimulus dan merelaksasi pinjaman UMKM. Sebanyak 8,33 juta UMKM debitur KUR dengan outstanding Rp165 triliun diberi keringanan. (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras)
 

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memberikan ruang kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengan (UMKM) untuk menikmati subsidi bunga atas dua akad kredit.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan UMKM dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PMK ini berlaku mulai 5 Juni 2020.

Pada Pasal 9 ayat (3) poin a, tertuang ketentuan bahwa debitur UMKM pemilik beberapa akad kredit yang secara akumulatif plafon kreditnya sebesar Rp500 juta atau lebih rendah, maka subsidi bunga dapat diberikan untuk dua akad kredit.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

"Apabila debitur UMKM memiliki akad kredit yang secara akumulatif plafon kreditnya lebih dari Rp500 juta dan maksimal mencapai Rp10 miliar, maka subsidi bunga hanya dapat diberikan untuk satu akan kredit saja," ungkap peraturan tersebut.

Adapun, subsidi bunga diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan dan mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei lalu. Besaran subsidi bunga yang diberikan kepada UMKM sendiri berbeda-beda tergantung pada plafon kredit serta penyalur kreditnya.

Terdapat dua penyalur kredit yang tertuang dalam PMK No. 65/2020 yakni lembaga penyalur program kredit pemerintah dan perbankan atau perusahaan pembiayaan.

Baca Juga:
Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Apabila kredit diperoleh dari lembaga penyalur program kredit pemerintah, terdapat tiga lapisan plafon kredit yakni sebesar maksimal Rp10 juta, sebesar Rp10 juta hingga Rp500 juta, dan sebesar Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

Bagi debitur dengan plafon kredit sebesar Rp10 juta atau lebih rendah, diberikan subsidi bunga sebesar bunga yang dibebankan kepada debitur, paling tinggi sebesar 25% selama 6 bulan efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.

Bagi debitur dengan plafon kredit sebesar Rp10 juta hingga Rp500 juta, diberikan subsidi bunga sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% pada 3 bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.

Baca Juga:
Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Adapun bagi debitur dengan plafon kredit sebesar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, diberikan subsidi bunga sebesar 3% pada 3 bulan pertama dan 2% pada 3 bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.

Apabila penyalur kredit adalah perbankan atau perusahaan pembiayaan, terdapat dua lapisan plafon kredit yakni sebesar maksimal Rp500 juta dan sebesar Rp500 juta hingga Rp10 miliar.

Apabila plafon kredit yang dimiliki adalah sebesar Rp500 juta atau lebih rendah, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% pada 3 bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.

Baca Juga:
Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Namun, apabila plafon kredit mencapai Rp500 juta hingga Rp10 miliar, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 3% pada 3 bulan pertama dan 2% pada 3 bulan berikutnya efektif per tahun atau disesuaikan dengan suku bunga yang setara.

Seperti diketahui sebelumnya, kebijakan ini merupakan bagian dari program PEN yang digulirkan pemerintah dalam rangka meminimalisir dampak ekonomi dari Covid-19. Untuk kebijakan subsidi bunga, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp35,28 triliun. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

09 Juni 2020 | 11:50 WIB

Tinggal Aplikasinya bisa gak ya......? Karena smua ada syaratnya...

09 Juni 2020 | 09:58 WIB

semoga syarat mendapatkan subsidi dipermudah agar UMKM bisa terus bertahan dimasa krisis

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN