Ukuran Database Backup e-Faktur Membesar, DJP Sarankan Ini

JAKARTA, DDTCNews - Saat ini perekaman faktur pajak dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-faktur. Dengan volume transaksi yang besar, terkadang wajib pajak menemui ukuran atau size database (db) backup e-faktur yang terus membesar.

Ukuran db e-faktur yang besar tentu saja bisa memakan ruang penyimpanan internal. Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan, secara normal, ukuran database yang besar disebabkan perekaman data faktur pajak yang besar juga.

"Wajib pajak bisa menyimpan file database backup dengan tanggal yang paling update saja," sebut contact center DJP saat menjawab pertanyaan netizen, Kamis (22/6/2023).

Ukuran database e-faktur yang besar juga berisiko menimbulkan eror akibat tingginya beban aplikasi. Karenanya, wajib pajak disarankan untuk memindahkan file backup database tanggal lama yang ada di folder backup e-faktur ke penyimpanan internal. Wajib pajak bisa menyisakan tanggal terbaru saja.

Sebagai informasi, melalui PER-03/PJ/2022, DJP telah mengatur ketentuan batas akhir pengunggahan e-faktur.

Adapun sesuai dengan Pasal 12 ayat (2), e-faktur merupakan sebutan untuk faktur pajak berbentuk elektronik. Faktur pajak ini dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP serta dicantumkan tanda tangan elektronik.

“E-faktur … wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-faktur dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-faktur,” bunyi penggalan Pasal 18 ayat (1). (sap)

Hai, Kak.
Secara normal, DB yang besar disebabkan karena perekaman data FP yang besar juga. Pada gambar di atas, silakan disimpan file DB Backup dengan tanggal yang paling update saja.

Jika menurut Kakak ada keanehan pada DB-nya, Kakak bisa konfirmasi ke KPP ya.

Tks*Doho
— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) June 21, 2023