Uji Coba dengan 7 Pemda, DJP Sudah Awasi 1.184 Wajib Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Sebelum mengandeng 78 pemerintah daerah pada hari ini, Ditjen Pajak (DJP) sudah melakukan uji coba (piloting) optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dengan 7 pemerintah kabupaten/kota.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan melalui sinergi dengan 7 pemerintah kabupaten/kota tersebut, DJP bersama otoritas pajak daerah tersebut sudah melakukan pengawasan bersama atas 1.184 wajib pajak. Simak pula artikel ‘DJP dan DJPK Teken Kerja Sama dengan 78 Pemerintah Daerah, Ada Apa?’.

“Dengan 7 kabupaten/kota saja kita sudah bisa melakukan pengawasan khusus atas 1.184 wajib pajak. Kalau dari 7 naik jadi 78 ini tentu bagus sekali. Dengan ini, kami bisa melihat gambaran yang lebih jelas atas wajib pajak,” ujar Suryo, Rabu (26/8/2020).

Suryo memberi contoh pengawasan bersama yang paling sederhana dapat dilakukan atas pelaku usaha hotel. Hal ini mengingat dalam usaha hotel, ada kewajiban pembayaran pajak penghasilan (PPh) kepada pemerintah pusat dan pajak hotel kepada pemerintah daerah.

“Mereka adalah subjek pajak kami dan Anda [pemerintah daerah] juga. Dengan kerja sama ini, kita bisa melihat wajib pajak dalam dua dimensi yang berbeda tapi aktivitasnya sama," kata Suryo.

Perjanjian kerja sama antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan 78 pemerintah daerah mencakup kerja sama pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, izin, hingga keuangan daerah. Pengawasan bersama atas kepatuhan wajib pajak diharapkan makin kuat.

Melalui kerja sama dengan pemda, DJP berharap dapat menerima sumber data penting untuk pengawasan kepatuhan pajak seperti data kepemilikan dan omzet usaha, data izin mendirikan bangunan (IMB), data usaha pariwisata, data usaha pertambangan, data usaha perikanan, dan data usaha perkebunan. Sebaliknya, pemda juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah.

Kerja sama dengan 78 pemerintah daerah ini diharapkan bisa menjadi tonggak awal dalam mewujudkan basis data nasional yang seragam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan yang diinginkan oleh Presiden.

Secara khusus, Suryo meminta kepada pemerintah daerah untuk menyeragamkan administrasi identitas penerima layanan publik atas setiap layanan yang diberikan oleh pemda, baik itu menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) maupun nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Dengan common identifier, akan mudah bagi kita semua untuk mengawasi wajib pajak dan usahanya. Kita bisa dapat informasi dari seluruh pemda atas kegiatan di daerah bersangkutan," ujar Suryo. (kaw)