UNIVERSITAS GADJAH MADA

UGM Gagas Ekosistem Digital dalam Pertanian

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 Agustus 2019 | 14:04 WIB
UGM Gagas Ekosistem Digital dalam Pertanian

Suasana Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian di kampus Universitas Gadjahmada Yogyakarta. (Foto: Faperta.ugm.ac.id)

YOGYAKARTA, DDTCNews—Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menggali gagasan untuk mengadopsi teknologi dan ekosistem digital dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan guna menghadirkan inovasi di bidang pertanian.

Untuk membahas hal tersebut, Fakultas Pertanian menggelar Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian bertajuk Ekosistem Digital dalam Pembangunan Pertanian di Era Revolusi Industri 4.0 di Auditorium Prof Harjono Danoesastro, Yogyakarta, Sabtu (24/8/2019).

Ketua Panitia Seminar Ineke Wati menyatakan kegiatan tersebut diikuti oleh peneliti dan akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia. Perinciannya, sebanyak 86% peserta berasal dari perguruan tinggi, 13% dari pusat penelitian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, sisanya lain-lain.

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

“Kegiatan ini menghadirkan temu intelektual dengan total 69 pemakalah. Harapannya, kegiatan ini menjadi wadah berbagi strategi dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian serta menerapkan hasil penelitian tersebut,” ujarnya, Sabtu (24/8/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri narasumber antara lain Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM Sri Peni Wastutiningsih, dan Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo.

Seminar tersebut disambut baik kalangan akademisi, peneliti, pemerhati, pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholders) untuk saling bertukar informasi dalam menyampaikan temuan, gagasan serta informasi di bidang pertanian untuk kemudian dapat dikembangkan.

Baca Juga:
Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Gun Gun Siswadi mengatakan acara ini diharapkan bisa menghasilkan rumusan konsep dan rekomendasi kebijakan serta strategi dalam mengoptimalkan peran ekosistem digital. “Hal ini utamanya dalam rangka pembangunan pertanian di era revolusi industri 4.0,” katanya.

Sri Peni menambahkan seminar ini diharapkan bisa menjadi upaya penyediaan sarana bagi masyarakat untuk berbagi informasi. “Acara ini bisa menjadi media penyampai gagasan dan temuan, serta memperkenalkan inovasi teknologi di bidang pertanian yang dikembangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Abdullah mengatakan BNI Syariah adalah hasanah banking partner yang berkomitmen mendukung ketahanan pangan, di antaranya melalui penyaluran pembiayaan modal kerja kepada pelaku usaha pertanian dan layanan transaksi perbankan syariah lain.

Baca Juga:
Pakai Tarif PPN Besaran Tertentu, PKP Harus Ajukan Pemberitahuan

Di sisi lain, kedaulatan pangan tersebut dibutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholders baik lembaga pendidikan, lembaga keuangan, pemerintah, pelaku industri, petani dan masyarakat.”Kita butuh kerja sama yang menyeluruh dari berbagai stakeholder,” katanya dalam rilis yang diterima DDTCNews.

Ia menyampaikan upaya swasembada dan ketahanan pangan itu merupakan upaya untuk menjaga lima dimensi dari tujuan atau muqoshid syariah, yakni menjaga agama (hifdz iin), menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz nasb), dan menjaga harta (hifdz maal). (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Senin, 07 Oktober 2024 | 17:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Hingga September, Setoran Pajak Sektor Digital Tembus Rp28,91 Triliun

Kamis, 03 Oktober 2024 | 13:30 WIB PMK 64/2022

Pakai Tarif PPN Besaran Tertentu, PKP Harus Ajukan Pemberitahuan

Selasa, 24 September 2024 | 10:35 WIB INTERNATIONAL TAX FORUM 2024

BKF Minta Masukan Publik Jelang Penerapan Solusi 2 Pilar

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN