UNIVERSITAS GADJAH MADA

UGM Gagas Ekosistem Digital dalam Pertanian

Redaksi DDTCNews | Rabu, 28 Agustus 2019 | 14:04 WIB
UGM Gagas Ekosistem Digital dalam Pertanian

Suasana Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian di kampus Universitas Gadjahmada Yogyakarta. (Foto: Faperta.ugm.ac.id)

YOGYAKARTA, DDTCNews—Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menggali gagasan untuk mengadopsi teknologi dan ekosistem digital dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan guna menghadirkan inovasi di bidang pertanian.

Untuk membahas hal tersebut, Fakultas Pertanian menggelar Seminar Nasional Hasil Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian bertajuk Ekosistem Digital dalam Pembangunan Pertanian di Era Revolusi Industri 4.0 di Auditorium Prof Harjono Danoesastro, Yogyakarta, Sabtu (24/8/2019).

Ketua Panitia Seminar Ineke Wati menyatakan kegiatan tersebut diikuti oleh peneliti dan akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia. Perinciannya, sebanyak 86% peserta berasal dari perguruan tinggi, 13% dari pusat penelitian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, sisanya lain-lain.

Baca Juga:
Diperpanjang hingga 2030, Lahan Pertanian di Negara Ini Bebas Pajak

“Kegiatan ini menghadirkan temu intelektual dengan total 69 pemakalah. Harapannya, kegiatan ini menjadi wadah berbagi strategi dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian serta menerapkan hasil penelitian tersebut,” ujarnya, Sabtu (24/8/2019).

Kegiatan tersebut dihadiri narasumber antara lain Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI Bidang Komunikasi dan Media Massa Gun Gun Siswadi, Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM Sri Peni Wastutiningsih, dan Direktur Utama BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo.

Seminar tersebut disambut baik kalangan akademisi, peneliti, pemerhati, pemerintah, masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholders) untuk saling bertukar informasi dalam menyampaikan temuan, gagasan serta informasi di bidang pertanian untuk kemudian dapat dikembangkan.

Baca Juga:
DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Gun Gun Siswadi mengatakan acara ini diharapkan bisa menghasilkan rumusan konsep dan rekomendasi kebijakan serta strategi dalam mengoptimalkan peran ekosistem digital. “Hal ini utamanya dalam rangka pembangunan pertanian di era revolusi industri 4.0,” katanya.

Sri Peni menambahkan seminar ini diharapkan bisa menjadi upaya penyediaan sarana bagi masyarakat untuk berbagi informasi. “Acara ini bisa menjadi media penyampai gagasan dan temuan, serta memperkenalkan inovasi teknologi di bidang pertanian yang dikembangkan,” tuturnya.

Sementara itu, Abdullah mengatakan BNI Syariah adalah hasanah banking partner yang berkomitmen mendukung ketahanan pangan, di antaranya melalui penyaluran pembiayaan modal kerja kepada pelaku usaha pertanian dan layanan transaksi perbankan syariah lain.

Baca Juga:
Prabowo Resmi Teken Peraturan Penghapusan Piutang Macet UMKM

Di sisi lain, kedaulatan pangan tersebut dibutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholders baik lembaga pendidikan, lembaga keuangan, pemerintah, pelaku industri, petani dan masyarakat.”Kita butuh kerja sama yang menyeluruh dari berbagai stakeholder,” katanya dalam rilis yang diterima DDTCNews.

Ia menyampaikan upaya swasembada dan ketahanan pangan itu merupakan upaya untuk menjaga lima dimensi dari tujuan atau muqoshid syariah, yakni menjaga agama (hifdz iin), menjaga jiwa (hifdz nafs), menjaga akal (hifdz aql), menjaga keturunan (hifdz nasb), dan menjaga harta (hifdz maal). (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 12 Desember 2024 | 17:55 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Tunjuk Amazon Jepang Hingga Huawei Jadi Pemungut PPN PMSE

Rabu, 06 November 2024 | 11:55 WIB PP 47/2024

Prabowo Resmi Teken Peraturan Penghapusan Piutang Macet UMKM

Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?