PENGAMPUNAN PAJAK

Uang Tebusan Tax Amnesty Baru Mencapai 0,2%

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 Agustus 2016 | 16:05 WIB
Uang Tebusan Tax Amnesty Baru Mencapai 0,2%

JAKARTA, DDTCNews – Penerimaan uang tebusan dari program pengampunan pajak masih belum mengalami peningkatan signifikan. Hingga Rabu (10/8), total penerimaan uang tebusan baru mencapai Rp304 miliar atau 0,2% dari target Rp165 triliun.

Berdasarkan data statistik di laman resmi Ditjen Pajak (DJP), penerimaan dari dana program pengampunan pajak setiap harinya memang mengalami peningkatan. Namun, program yang sudah berjalan sejak Juli ini masih belum mengalami peningkatan yang drastis.

Penerimaan uang tebusan tersebut bersumber dari wajib pajak Badan UMKM dan non UMKM, serta orang pribadi UMKM dan non UMKM. Sedangkan penerimaan dari deklarasi harta bersih meliputi deklarasi harta bersih repatriasi, deklarasi harta bersih luar negeri, dan deklarasi harta bersih dalam negeri.

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Berikut daftar komposisi uang tebusan hingga Rabu (10/8):

  • Total uang tebusan: Rp304,6 miliar
  • Badan UMKM: Rp1,17 miliar
  • Badan Non UMKM: Rp64,6 miliar
  • OP UMKM: Rp16,3 miliar
  • OP Non UMKM: Rp222 miliar

Adapun komposisi capaian penerimaan deklarasi harta hingga Rabu (10/8) sebagai berikut:

  • Total harta: Rp14,8 triliun
  • Deklarasi dalam negeri: Rp 12,4 triliun
  • Deklarasi luar negeri: Rp1,65 triliun
  • Repatriasi: Rp0,74 triliun

Data statistik tersebut pun akan terus diperbarui seiring semakin penerimaan dana yang diterima akan terus bertambah. Berdasarkan data statistik penerimaan program pengampunan pajak, bahwa surat pernyataan yang diterima sudah mencapai 2.235 surat pernyataan. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 28 Desember 2024 | 09:00 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

DJP Sampaikan 491 Laporan Gratifikasi di 2023, Nilainya Rp691,8 Miliar

Sabtu, 28 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Kembangkan Aplikasi CEISALite, Hanya Aktif Jika Hal Ini Terjadi

Sabtu, 28 Desember 2024 | 07:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Login Aplikasi Coretax DJP

Jumat, 27 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

NIB Pelaku Usaha Bisa Berlaku Jadi ‘Kunci’ Akses Kepabeanan, Apa Itu?

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen