CHINA

Turunkan Beban Perusahaan, Ini Rencana Pemerintah China

Kurniawan Agung Wicaksono | Selasa, 30 Oktober 2018 | 15:13 WIB
Turunkan Beban Perusahaan, Ini Rencana Pemerintah China

Ilustrasi. (DDTCNews - foto: Variety)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah China diperkirakan akan meningkatkan pengurangan pajak dan biaya bagi perusahaan. Langkah ini diambil untuk menurunkan beban ekonomi riil.

Menteri Keuangan China Liu Kun mengatakan biaya perusahaan diperkirakan akan turun lebih dari 1,3 triliun yuan atau sekitar US$188 miliar pada tahun ini. Dia mengatakan kebijakan yang lebih besar dan efektif juga tengah digodok.

“Kebijakan yang lebih besar dan efektif sedang dalam penyempurnaan. Langkah yang direncanakan termasuk penyederhanaan bracket pajak pertambahan nilai (PPN) dan penurunan premi asuransi sosial,” ujarnya, seperti dilansir dari china.org.cn, Selasa (30/10/2018).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Seperti diketahui, China menggunakan instrumen pajak untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Maklum, ekonomi Negeri Tirai Bambu ini masih akan mengandalkan konsumsi masyarakat. Di sisi lain, penggunaan instrumen moneter cenderung berisiko.

Liu Shangxi, Kepala Akademi Ilmu Pengetahuan Fiskal Cina mengatakan langkah-langkah pengurangan pajak China harus berfokus pada PPN dan pajak penghasilan (PPh) perusahaan. Dua aspek itu mengambil bagian yang cukup besar dalam sistem perpajakan China.

Terkait PPN, menurutnya, penggunaan tiga bracket seharusnya bisa digabung menjadi dua. Perubahan ini harus dilakukan sesegara mungkin. Selain itu, tingkat pajak 16% pada kelompok tertinggi, yang diikuti dengan tarif 10% dan 6%, harus diturukan.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Dia pun menyarankan agar China menurunkan tarif PPh perusahaan. Saat ini, tarif PPh perusahaan tingkat umum berada di level 25%. Tarif PPh untuk perusahaan kecil dan perusahaan berteknologi tinggi masing-masing sebesar 20% dan 15%.

“Berarti ada ruang untuk pengurangan lebih lanjut. Kebijakan pajak juga harus lebih standar, adil, dan transparan,” kata Liu Shangxi.

Selain memangkas pajak, chief economist of the China Academy of New Supply-side Economics Jia Kang menyarankan agar memasukkan premi asuransi sosial China dari berbagai daerah masuk dalam ‘kumpulan’ yang sama. Hal ini dapat meningkatkan fungsi bantuan timbal balik modal dan menurunkan garis dasar wakaf dalam asuransi sosial.

China meluncurkan serangkaian kebijakan untuk mengurangi pajak dan biaya pada awal tahun ini. Pada September, China melihat pertumbuhan lambat dari pendapatan fiskal dan penerimaan pajak. Tahun depan, pemangkasan pajak diproyeksi bisa mencapai 1% PDB. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN