Trump: Tak Ada Stimulus Baru Tanpa Pemotongan Pajak Gaji

WASHINGTON, DDTCNews—Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan mendukung putaran lain perundangan tentang upaya untuk menambah stimulus virus Corona kecuali di dalamnya terdapat pasal pemotongan pajak gaji.

Trump mengaku ingin melihat RUU infrastruktur yang bisa membantu menghidupkan kembali perekonomian yang runtuh di tengah pandemi virus Corona. Tetapi, pemotongan pajak gaji yang telah lama diinginkannya harus menjadi bagian dari setiap pembicaraan.

“Saya ingin melihat pemotongan pajak gaji, di kedua sisi, yang sangat kuat, karena itu akan benar-benar membuat orang bekerja. Tapi infrastruktur juga sangat penting. Kita akan membangun infrastruktur,” katanya di Washington, Minggu (3/5/2020).

Presiden Trump telah berulang kali meminta Kongres meloloskan pemotongan pajak gaji untuk memerangi penurunan ekonomi yang disebabkan pandemi virus Corona. Ia pertama kali mengusulkan gagasan itu pada awal Maret, tetapi Kongres dengan cepat menolaknya.

Lebih dari 30 juta orang Amerika telah tercatat sebagai penganggur dalam beberapa pekan terakhir, dan para ekonom telah memperingatkan ekonomi tidak mungkin pulih dengan cepat sampai ada vaksin atau pengobatan yang terbukti untuk virus Corona.

Sementara itu, pemotongan pajak penggajian yang diusulkan Presiden Trump diyakini dapat meningkatkan belanja konsumen, tetapi pada saat yang sama, juga dipercaya tidak akan mungkin meningkatkan lapangan kerja.

Anggota Senat saat ini sedang merumuskan rancangan undang-undang lain untuk membantu pekerja dan bisnis di tengah dampak pandemi virus Corona. RUU ini, seperti dilansir thehill.com, antara lain berisi stimulus bagi para pelaku usaha yang terdampak pandemi virus Corona.

Partai Demokrat berpandangan RUU tersebut juga harus mencakup sejumlah dana untuk membantu negara-negara bagian yang mengalami kekurangan dana penanggulangan virus ini. Namun, Trump dan Partai Republik terus berusaha memasukkan beleid pemangkasan pajak gaji.

Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell mengatakan RUU itu harus mencakup perlindungan pertanggungjawaban bagi pengusaha atau Senat akan menolaknya. Senat AS sendiri akan kembali ke Gedung Capitol hari ini, Senin (4/5/2020), meski ada kekhawatiran terkait dengan keamanan. (Bsi)