SENGKETA PAJAK

Tren Sengketa Meningkat, Lampaui Kapasitas Pengadilan Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 September 2020 | 15:35 WIB
Tren Sengketa Meningkat, Lampaui Kapasitas Pengadilan Pajak

Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Aniek Andriani memaparkan materi dalam webinar Tax Education and Research Center (TERC) FEB Universitas Indonesia, Rabu (16/9/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Jumlah berkas sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak secara konsisten meningkat setiap tahunnya. Kini, jumlahnya sudah melebihi kapasitas Pengadilan Pajak untuk melakukan proses penyelesaian.

Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Aniek Andriani mengatakan selama periode 2013—2019, jumlah berkas sengketa yang masuk terus meningkat. Pada 2016 dan 2017 ada penurunan karena menjadi periode tax amnesty berlangsung.

"Dari tahun ke tahun dari 2013 sampai 2019 adanya tren peningkatan dan sempat turun pada periode tax amnesty. Jumlahnya kemudian sudah di atas 10.000 sengketa pada 2018 dan 2019," katanya dalam webinar Tax Education and Research Center (TERC) FEB Universitas Indonesia, Rabu (16/9/2020).

Baca Juga:
DPR Minta DJP Susun Roadmap Penerapan Coretax System yang Minim Risiko

Data Pengadilan Pajak menunjukan pada 2013 jumlah berkas sengketa yang masuk sejumlah 8.399 berkas. Jumlahnya meningkat menjadi 10.629 berkas pada 2014 dan tembus 12.869 berkas sengketa pada 2015. Jumlah tersebut menurun menjadi 10.629 berkas pada 2016 dan 9.579 berkas pada 2017.

Jumlah berkas sengketa kemudian kembali naik menjadi 11.436 pada 2018. Data terakhir pada 2019, jumlah berkas sengketa yang masuk sebanyak 15.048. Dengan demikian, total sengketa yang sudah ditangani oleh Pengadilan Pajak sejak 2013 sampai dengan 2019 sebanyak 78.114 berkas sengketa.

Ditjen Pajak (DJP) paling banyak menjadi tergugat atau terbanding untuk sengketa yang masuk. Pada periode 2013—2019 sudah ada 53.629 berkas sengketa yang ditujukan kepada DJP. Adapun Ditjen Bea Cukai sebagai tergugat atau terbanding dalam 22.569 berkas sengketa. Sementara itu, pemerintah daerah sebagai tergugat atau terbanding dalam 1.916 sengketa.

Baca Juga:
DJP Ingatkan Lagi soal Informasi yang Wajib Ada di Faktur Pajak PKP PE

Aniek melanjutkan tren peningkatan sengketa yang masuk tidak sebanding dengan kapasitas Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan sengketa. Secara total, penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Pajak pada periode 2013-2020 sebanyak 69.518 sengketa. Hal ini kemudian menimbulkan tunggakan perkara yang masih menunggu giliran untuk diselesaikan.

"[Data itu] menunjukan kemampuan kapasitas Pengadilan Pajak belum bisa mengikuti jumlah sengketa yang masuk. Oleh karena itu, masih ditemui adanya tunggakan perkara dan itu penyebabnya karena jumlah sengketa yang masuk melebihi kapasitas dari Pengadilan Pajak," paparnya.

Aniek menambahkan salah satu upaya Pengadilan Pajak untuk menyelesaikan tunggakan sengketa adalah tetap bekerja saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Periode bekerja dari rumah atau work from home dimanfaatkan pengadilan pajak untuk menyelesaikan tunggakan sengketa pajak.

"Pada masa pandemi kami tetap bekerja. Walaupun ada penghentian layanan tapi penyelesaian sengketa tetap berjalan dengan menyasar tunggakan sengketa,” imbuhnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

17 September 2020 | 10:46 WIB

Pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan advance ruling sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem administrasi pajak modern saat ini. Pemerintah perlu membenahi political-legal environment, karena pada faktanya timbul ketidaksebandingan antara perkembangan aktivitas bisnis dan ekonomi dengan perubahan hukum pajak, yang mana hal itu dapat memperbesar potensi terjadinya dispute.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 10 Februari 2025 | 16:15 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! DJP Pertahankan Sistem Lama, Antisipasi Kendala di Coretax

Senin, 10 Februari 2025 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi soal Informasi yang Wajib Ada di Faktur Pajak PKP PE

Senin, 10 Februari 2025 | 11:21 WIB CORETAX SYSTEM

Dirjen Pajak Dipanggil DPR untuk Bahas Coretax, Rapat Digelar Tertutup

BERITA PILIHAN
Senin, 10 Februari 2025 | 19:07 WIB CORETAX SYSTEM

Update! DJP Jelaskan Coretax Tak Ditunda, Beroperasi Bareng Fitur Lama

Senin, 10 Februari 2025 | 18:30 WIB KAMUS PAJAK

Update 2025, Apa Itu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain?

Senin, 10 Februari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Belanja Dipangkas Rp306 Triliun, Prabowo Tegaskan Pentingnya Efisiensi

Senin, 10 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX SYSTEM

Catatan DPR untuk DJP Soal Coretax: Jangan Ganggu Penerimaan Negara!

Senin, 10 Februari 2025 | 16:15 WIB CORETAX SYSTEM

Pengumuman! DJP Pertahankan Sistem Lama, Antisipasi Kendala di Coretax

Senin, 10 Februari 2025 | 16:00 WIB PMK 11/2025

PMK 11/2025 Terbit, Tarif PPN Emas Perhiasan Tetap 1,1% dan 1,65%

Senin, 10 Februari 2025 | 15:19 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Yuk Belajar Siklus APBN, Bagaimana Tahapan Penyusunan Anggaran Negara?

Senin, 10 Februari 2025 | 15:00 WIB KELAS PAJAK MINIMUM GLOBAL

Mengenal Pajak Minimum Global: dari Kesepakatan hingga Implementasi