Transaksi Cryptocurrency Bakal Kena Pajak 20%

SEOUL, DDTCNews - Pemerintah Korea Selatan akan menjabarkan detail teknis mengenai pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency pada Juli 2020. Menurut rencana, transaksi tersebut akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 20%.

Menteri Keuangan Korea Selatan Hong Nam-ki mengatakan otoritas pajak terus berusaha menyesuaikan sistem perpajakan dengan perubahan yang ada pada kegiatan ekonomi.

"Secara khusus, kami berusaha memperbaiki daftar dari barang yang bisa dipajaki dan jenis pajak yang dikenakan. Saya sendiri berpandangan pajak digital perlu dikenakan sebagai jenis pajak baru dan pemerintah sekarang sedang bergerak ke arah sana," ujarnya di Seoul, Kamis (18/6/2020).

Meski belum ada detail lengkap tentang pengenaan pajak atas cryptocurrency ini, penghasilan yang timbul dari transaksi cryptocurrency rencananya bakal dikategorikan sebagai penghasilan jenis lain, bukan capital gain.

Dengan demikian, Korea Selatan menempatkan penghasilan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency setara dengan penghasilan yang diperoleh dari lotere. Sama dengan lotere, pajak yang dikenakan atas transaksi cryptocurrency bakal dikenakan dengan tarif sebesar 20%.

Meski bakal dikenai pajak, langkah Korea Selatan yang menempatkan penghasilan dari transaksi cryptocurrency sebagai penghasilan jenis lain masih lebih baik bila penghasilan ini dikategorikan sebagai capital gain. Apabila dikategorikan sebagai capital gain, tarif pajak yang dikenakan bisa 42%.

Secara historis, animo pasar Korea Selatan terhadap cryptocurrency cukup tinggi. Namun, pemerintah enggan mengatur transaksi aset ini karena adanya kekhawatiran regulasi atas cryptocurrency justru akan meningkatkan legitimasi dari aset tersebut.

Atas kekhawatiran tersebut, seperti dilansir financemagnates.com Bank sentral Korea Selatan sendiri masih cenderung ragu-ragu untuk menerbitkan crytocurrency, yakni central bank digital currency (CBDC). (Bsi)