PERDAGANGAN KARBON

Transaksi Bursa Karbon RI 613.894 Ton, Ungguli Malaysia dan Jepang

Dian Kurniati | Senin, 30 September 2024 | 15:30 WIB
Transaksi Bursa Karbon RI 613.894 Ton, Ungguli Malaysia dan Jepang

Warga mengawasi kambing ternak di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Banten 2 Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (27/9/2024). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat volume transaksi bursa karbon mencapai 613.894 ton karbon dioksida ekuivalen dalam setahun sejak diluncurkan pada 26 September 2023.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengatakan transaksi pada bursa karbon ini tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan negara seperti Malaysia dan Jepang, yang meluncurkan bursa karbon relatif dalam waktu yang berdekatan dengan Indonesia. Volume transaksi di bursa karbon Malaysia sekitar 190.000 ton karbon, sedangkan di Jepang kira-kira 500.000 ton karbon.

"Kalau kita bandingkan dengan bursa karbon negara lain yang diluncurkan lebih kurang waktunya sama dengan kita, kita bukukan nilai transaksi yang lebih besar," katanya, Senin (30/9/2024).

Baca Juga:
Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Jeffrey mengatakan transaksi bursa karbon yang sebesar 613.894 ton karbon ini berasal dari 3 proyek di sektor ketenagalistrikan. Ketiganya yakni proyek Lahendong dari PT Pertamina Geothermal Energy, pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi di Muara Karang, dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air di Gunung Wugul dari PT PLN.

Dari 613.894 ton karbon yang ditransaksikan, sebanyak 420.030 ton karbon telah dilakukan retirement atas sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca (SPE-GRK). Retirement tersebut dilakukan oleh 334 entitas yang terdiri atas 219 individu, 109 perusahaan, dan 6 kegiatan.

Adapun nilai dari transaksi bursa karbon tersebut mencapai Rp37,05 miliar.

Baca Juga:
Syarat Perpanjang IUP Tambang, Badan Harus Taat Pajak Pusat dan Daerah

"Kalau kita bandingkan dengan potensi riil yang ada di nilai ekonomi karbon kita, tentu harus kita akui kalau nilai ini masih bisa kita tingkatkan secara lebih tinggi," ujarnya.

Jeffrey berharap akan makin banyak entitas yang bertransaksi di bursa karbon untuk mendukung penurunan emisi. BEI juga telah memiliki wadah bernama net zero incubator untuk memberikan capacity building kepada perusahaan-perusahaan yang tercatat.

Bursa karbon diselenggarakan berdasarkan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 14/2023. Berdasarkan POJK tersebut, OJK menunjuk BEI sebagai penyelenggara bursa karbon.

Bursa karbon yang diselenggarakan oleh BEI tersebut diberi nama IDXCarbon. Terdapat 2 jenis unit karbon yang diperdagangkan di bursa karbon yakni persetujuan teknis batas atas emisi pelaku usaha (PTBAE-PU) dan SPE-GRK. PTBAE-PU atau allowance adalah perdagangan emisi yang dilakukan dengan menetapkan cap emisi bagi pelaku usaha. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 11 Oktober 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Gerus Cadev, Jokowi Minta Menteri ESDM Segera Naikkan Lifting Migas

Rabu, 09 Oktober 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Syarat Perpanjang IUP Tambang, Badan Harus Taat Pajak Pusat dan Daerah

Minggu, 06 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Setahun Bursa Karbon, Pembebasan Biaya Bagi Pengguna Jasa Dilanjutkan

Minggu, 06 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenko Marves Klaim Simbara Sukses Tutup Celah Kebocoran Penerimaan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja