TAIPEI, DDTCNews – Ribuan warga melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah segera melakukan reformasi pajak. Gedung Kementerian Keuangan menjadi sasaran geruduk para demonstran.
Menggunakan atribut rompi kuning, terinsiprasi oleh aksi serupa di Prancis, massa menyerukan agar reformasi pajak segera digulirkan. Sistem yang berlaku saat ini dinilai tidak lagi merepresentasikan rasa keadilan.
“Aksi ini bertujuan menekan pemerintah Taiwan untuk membuat sistem pajak lebih transparan,” kata juru bicara aksi Wang, seperti dilansir dari WSFA, Kamis (27/12/218).
Setidaknya terdapat tiga tuntutan dalam aksi yang terilhami demo serupa di Prancis beberapa waktu lalu. Pertama, tuntutan adanya tarif pajak yang lebih rendah. Kedua, penyelesaian sengketa pajak secara adil. Ketiga,transparansi dalam sistem pajak.
Aksi demo ini juga memprotes kebijakan pajak yang dijalankan oleh Presiden Tsai Ing-wen yang dinilai menghambat masuknya investasi asing ke Taiwan. Transparansi juga menjadi masalah karena tidak jelasnya alasan pemerintah menunda kebijakan pengecualian dalam pungutan pajak.
"Kami berharap Presiden Tsai Ing-wen akan mendengarkan keluhan masyarakat dan memberikan konsesi seperti yang dilakukan Emmanuel Macron [Presiden Prancis],” imbuhnya.
Seperti diketahui, para demonstran dalam gerakan ‘Rompi Kuning’ di Prancis menuduh Emmanuel Macron telah mengabaikan rakyat kecil. Beberapa di antara mereka juga menyerukan agar Macron mengundurkan diri.
Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat Taiwan atas pungutan pajak yang dilakukan pemerintah menimbulkan satu kekhawatiran baru akan adanya aksi sosial boikot bayar pajak. Hal ini sudah terasa dengan bermunculannya spanduk protes yang bertuliskan ‘Anti-Tax authority’. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.