TAIWAN

Tiru Prancis, Ada Gerakan 'Rompi Kuning' di Taiwan

Redaksi DDTCNews | Kamis, 27 Desember 2018 | 17:48 WIB
Tiru Prancis, Ada Gerakan 'Rompi Kuning' di Taiwan

TAIPEI, DDTCNews – Ribuan warga melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah segera melakukan reformasi pajak. Gedung Kementerian Keuangan menjadi sasaran geruduk para demonstran.

Menggunakan atribut rompi kuning, terinsiprasi oleh aksi serupa di Prancis, massa menyerukan agar reformasi pajak segera digulirkan. Sistem yang berlaku saat ini dinilai tidak lagi merepresentasikan rasa keadilan.

“Aksi ini bertujuan menekan pemerintah Taiwan untuk membuat sistem pajak lebih transparan,” kata juru bicara aksi Wang, seperti dilansir dari WSFA, Kamis (27/12/218).

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Setidaknya terdapat tiga tuntutan dalam aksi yang terilhami demo serupa di Prancis beberapa waktu lalu. Pertama, tuntutan adanya tarif pajak yang lebih rendah. Kedua, penyelesaian sengketa pajak secara adil. Ketiga,transparansi dalam sistem pajak.

Aksi demo ini juga memprotes kebijakan pajak yang dijalankan oleh Presiden Tsai Ing-wen yang dinilai menghambat masuknya investasi asing ke Taiwan. Transparansi juga menjadi masalah karena tidak jelasnya alasan pemerintah menunda kebijakan pengecualian dalam pungutan pajak.

"Kami berharap Presiden Tsai Ing-wen akan mendengarkan keluhan masyarakat dan memberikan konsesi seperti yang dilakukan Emmanuel Macron [Presiden Prancis],” imbuhnya.

Baca Juga:
Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Seperti diketahui, para demonstran dalam gerakan ‘Rompi Kuning’ di Prancis menuduh Emmanuel Macron telah mengabaikan rakyat kecil. Beberapa di antara mereka juga menyerukan agar Macron mengundurkan diri.

Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat Taiwan atas pungutan pajak yang dilakukan pemerintah menimbulkan satu kekhawatiran baru akan adanya aksi sosial boikot bayar pajak. Hal ini sudah terasa dengan bermunculannya spanduk protes yang bertuliskan ‘Anti-Tax authority’. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:45 WIB CORETAX SYSTEM

Ada Coretax Nanti, WP Tak Perlu ke KPP untuk Ubah Data Perpajakan

Selasa, 08 Oktober 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Kenakan Lagi BMAD Produk Canai Lantaian Asal China, Korea, Taiwan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN