Tingkatkan PAD, Pemkab Bakal Gratiskan BBNKB

SOREANG, DDTCNews – Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Bandung berencana menggratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pasalnya, hingga saat ini masih banyak kendaraan yang sehari-hari beroperasi di Kabupaten Bandung, namun pajak kendaraannya berada di luar daerah.

Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan untuk menggenjot Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi, pihaknya mewacanakan untuk menggratiskan BBNKB selama setahun.

"Saya berani gratiskan BBNKB selama setahun. Setahun digratiskan, tapi tahun selanjutnya DBH yang kita terima akan lebih besar,"katanya, Jumat (26/8).

Dadang menuturkann selama mengamati di lapangan, selain kendaraan yang terdaftar di luar daerah, banyak juga perusahaan dengan tenaga kerja ribuan orang yang mencari nafkah di wilayahnya. Namun sayangnya, banyak di antaranya yang mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di luar daerah. Dengan begitu, menjadi tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Bandung.

Padahal, di satu sisi muncul berbagai masalah sosial seperti limbah, sampah, polusi dan permasalahan lainnya. Sedangkan pemasukan pajaknya dinikmati oleh daerah lain, karena mereka mendaftarkan NPWP nya di daerah lain.

"Berbagai perusahaan juga selain kendaraan operasional mereka terdaftar di luar Kabupaten Bandung, NPWP mereka juga banyak yang di luar, misalnya pabriknya di sini tapi kantornya di Jakarta atau daerah lain, dengan begitu tentu saja mereka juga mendaftarkan NPWP nya di daerah tempat kantornya itu," ujarnya.

Dadang juga telah meminta kepada Kantor Pajak Pratama (KPP) untuk mengevaluasi alamat pemilik NPWP sesuai dengan tempat usaha itu berdiri. Seperti dilansir dalam inilahkoran.com, KPP juga diminta untuk mempermudah wajib pajak yang berdomisili atau pengusaha yang punya usaha di Kabupaten Bandung untuk mengubah NPWPnya menjadi Kabupaten Bandung.

"Di Kabupaten Bandung itu ada perusahaan geothermal di Pangalengan, kalau pajaknya masuk ke daerah setempat pasti DBH yang kami terima lebih besar. Tapi sekarang itu masuk ke Jakarta. Asas keadilannya yang harus ditata kembali," katanya. (Amu)