KEBIJAKAN PEMERINTAH

Thomas Djiwandono Klaim Makan Siang Gratis Bisa Majukan UMKM

Muhamad Wildan | Sabtu, 17 Agustus 2024 | 15:00 WIB
Thomas Djiwandono Klaim Makan Siang Gratis Bisa Majukan UMKM

Sejumlah siswa membuka kemasan nasi kotak gratis saat mengikuti sosialisasi dan simulasi program makan siang gratis di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyediakan 1.400 porsi susu dan makanan bergizi dengan menu nasi lauk ayam, telur, sayur, dan buah senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis untuk pelajar di kota itu. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengungkapkan program makan siang gratis tak hanya memberikan manfaat dari sisi pemenuhan kebutuhan gizi anak, melainkan juga manfaat ekonomi.

Menurut Thomas, kebijakan yang kini berganti nama menjadi program makan bergizi gratis (MBG) tersebut bakal mengambil peran dalam memberdayakan ekonomi UMKM.

"Misalnya kita melakukan suatu kegiatan di daerah, UMKM-UMKM itu akan diikutsertakan baik dari pasokannya atau bahkan distribusinya dan sebagainya," ujar Thomas, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Tak hanya itu, program makan bergizi gratis memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah. "Bisa bayangkan Rp71 triliun kita gelontorkan langsung. Tentunya nanti akan ada dampak, kita harapkan dampak positif baik itu dari multiplier effect-nya atau bahkan tenaga kerja yang lebih terserap," ujar Thomas.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui RAPBN 2025 turut mengusulkan anggaran belanja untuk mendukung program makan siang gratis senilai Rp71 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada tim khusus yang mendetailkan program tersebut.

Detail mengenai pelaksanaan program makan siang gratis akan disampaikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto atau pihak yang mewakili.

Baca Juga:
Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

"Rp71 triliun [makan bergizi gratis] siapa yang akan meng-execute? Nanti akan diumumkan sendiri oleh Bapak Presiden Terpilih, atau nanti akan ada siapa yang mengungkapkan secara detail," ujar Sri Mulyani.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun mengakui program makan bergizi gratis tidak dimasukkan ke secara mendetail ke dalam RAPBN 2025. "Ya memang tidak dimasukkan detail juga. Ada beberapa juga yang enggak dimasukkan detail. Kan gitu," ujar Dasco. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Senin, 23 Desember 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Kenaikan Tarif PPN, DJP Tetap Optimalkan Penerimaan Tahun Depan

Sabtu, 21 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN 12%, Airlangga: Kenaikan Penerimaan Pajak Bantu Asta Cita Presiden

Jumat, 20 Desember 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemda Diminta Lakukan Pencadangan Dana dari APBN untuk Infrastruktur

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?