Thailand Bakal Larang Aset Digital Dipakai untuk Alat Tukar

BANGKOK, DDTCNews – Kementerian Keuangan Thailand tengah menyusun aturan yang melarang penggunaan aset digital sebagai alat tukar atau pembayaran lantaran dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan nasional.

Dalam sebuah pernyataan bersama pada 25 Januari 2022, Bank of Thailand (BOT), Securities and Exchange Commission (SEC), dan Kementerian Keuangan menilai penggunaan aset digital sebagai alat pembayaran barang dan jasa perlu diatur.

“Aset digital kini telah berkembang hingga menjadi sebagai alat pembayaran barang dan jasa. Tentu ini berpotensi berdampak pada stabilitas keuangan dan sistem ekonomi secara keseluruhan,” bunyi pernyataan bersama tersebut, dikutip pada Selasa (01/02/2022).

Tak hanya itu, penggunaan aset digital tersebut juga dapat menimbulkan risiko lebih lanjut bagi konsumen dan iklim bisnis seperti risiko volatilitas harga, kejahatan siber, kebocoran data pribadi, pencucian uang, dan lain sebagainya.

Meski dilarang, BOT dan lembaga keuangan terkait masih mempertimbangkan untuk mengizinkan operator aset digital beroperasi dengan syarat tertentu. Terlebih, pemasar dan pengembang real estat sebelumnya telah menerima aset digital sebagai alat pembayaran.

Sementara ini, BOT dan lembaga keuangan terkait sudah menyusun 6 syarat bagi pelaku usaha aset digital dalam menjalankan usahanya. Pertama, tidak boleh mengiklankan atau membujuk pemilik toko menerima pembayaran aset digital.

Kedua, tidak boleh menyediakan sistem atau alat yang memfasilitasi pemilik toko untuk menerima pembayaran dengan aset digital. Ketiga, tidak boleh memberikan layanan dompet elektronik kepada pemilik toko.

Keempat, penjualan aset digital dalam baht harus langsung ditransfer ke rekening milik pelaku usaha. Kelima, dilarang mentransfer aset digital dari akun penjual ke akun lain untuk tujuan pembayaran barang atau jasa.

Keenam, tidak boleh terlibat dalam aktivitas apa pun yang mempromosikan atau mendukung penggunaan aset digital untuk pembayaran barang atau jasa.

Sebelumnya, pelaku usaha aset digital mengusulkan Kementerian Keuangan membebaskan pajak atas perdagangan aset digital selama 3-5 tahun guna menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan sektor aset digital di Thailand.

Namun, seperti dilansir dilansir Nationthailand.com, Kemenkeu masih ragu-ragu memberikan fasilitas pembebasan pajak perdagangan aset digital. Kemenkeu ingin mempromosikan sektor aset digital, namun masih membutuhkan tata kelola yang tepat. (rizki/rig)