Tersedia di Sini! Aturan Lengkap Pajak UMKM 0,5 Persen

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melakukan terobosan dengan menerapkan presumptive tax untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan UMKM di Indonesia melalui fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018.

PP 23/2018 menurunkan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5% dan dikenakan atas peredaran bruto sesuai dengan prinsip presumptive tax, yakni penghitungan nilai pajak terutang berdasarkan indikator selain penghasilan neto dan nilai tersebut dapat mencerminkan penghasilan wajib pajak.

Penerapan presumptive tax ini bertujuan untuk menjamin kemudahan administrasi pajak oleh pelaku UMKM dengan penyederhanaan penghitungan pajak.

Beberapa poin dalam PP 23/2018 antara lain mengatur jenis subjek pajak berupa wajib pajak orang pribadi dan badan berbentuk koperasi, firma, persekutuan komanditer, maupun perseroan terbatas. Adapun kriteria batasan omzetnya adalah di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

Tarif PPh final 0,5% ini diberlakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu selama 7 tahun untuk WP orang pribadi, 3 tahun untuk perseroan terbatas, dan 4 tahun untuk wajib pajak badan selain perseroan terbatas.

Selain itu, hitungan omzet yang menjadi acuan dikenakan tarif 0,5% adalah omzet per bulan. Bila selanjutnya omzet wajib pajak melebihi Rp4,8 miliar maka tarif yang sama 0,5% tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak WP tersebut selesai.

Mau tahu bagaimana ketentuan lengkap mengenai pajak UMKM? Apa saja peraturan yang mengatur administrasi pajak UMKM termasuk PPh Final 0,5%?

Jangan sampai salah informasi. Langsung baca ketentuannya dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, maupun peraturan dan surat edaran dirjen pajak yang telah direkap oleh platform Perpajakan ID.

Klik tautan berikut untuk membaca lebih lanjut: Aturan Lengkap dan Terbaru Pajak UMKM 0,5%. (rig)