DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE WEBINAR

Ternyata Ini Pentingnya Benefit Test pada Transaksi Jasa Intra-grup

Redaksi DDTCNews | Jumat, 31 Maret 2023 | 10:30 WIB
Ternyata Ini Pentingnya Benefit Test pada Transaksi Jasa Intra-grup

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pada era globalisasi, transaksi antarperusahaan berafiliasi dalam suatu grup multinasional makin banyak terjadi. Transaksi intra-grup ini mempermudah grup usaha dalam melakukan pengelolaan kegiatan bisnis, internalisasi biaya, dan optimalisasi koordinasi ekonomi.

Meningkatnya intensitas transaksi intra-grup menjadikan otoritas pajak di seluruh dunia menyoroti persoalan penetapan harga transfer (transfer pricing). Pada prinsipnya, transfer pricing atas transaksi intra-grup harus sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU).

Salah satu jenis transaksi yang menjadi sorotan dari otoritas pajak adalah transaksi jasa intra-grup (intragroup services). Dalam hal ini, perusahaan multinasional sebagai wajib pajak perlu menyiapkan dokumentasi transfer pricing atas transaksi jasa intra-grup tersebut.

Dijelaskan dalam United Nations Practical Manual on Transfer Pricing, dokumentasi yang disiapkan untuk jasa intra-grup harus berfokus pada apakah jasa intra-grup benar-benar telah diberikan dan berapa jumlah transaksi intra-grup tersebut seharusnya dinilai untuk tujuan fiskal.

Dokumentasi transfer pricing yang memadai penting dibuat agar wajib pajak dapat membuktikan faktualitas atau kebenaran dari keberadaan transaksi jasa intra-grup yang dilakukan. Selain itu, dokumentasi transfer pricing juga bermanfaat untuk menguji manfaat (benefit test) atau nilai ekonomi dari jasa yang diberikan.

Sebelum menerapkan PKKU atas transaksi jasa intra-grup, penting untuk memperhatikan jenis jasa yang diberikan. Apakah transaksi jasa intra-grup tersebut merupakan jasa manajemen, jasa administrasi, jasa teknis, jasa pendukung, jasa pembelian, jasa pemasaran, jasa distribusi, dan/atau jasa komersial lainnya yang diberikan berkaitan dengan sifat bisnis grup tersebut.

Mengacu pada SE-50/PJ/2013, otoritas pajak dapat memastikan eksistensi jasa intra-grup yang diberikan dengan meneliti hal-hal berikut, yaitu: latar belakang kebutuhan atas jasa, penunjukan penyedia jasa termasuk kualifikasi penyedia jasa, proses negosiasi terkait kompensasi atas jasa, penyediaan jasa, dokumen terkait aktivitas jasa seperti kontrak perjanjian dan invoice, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyediaan jasa.

Kemudian, dalam memastikan jasa yang diberikan dalam transaksi intra-grup tersebut memiliki manfaat ekonomi, otoritas pajak juga perlu memastikan bahwa jasa intra-grup bukan merupakan kegiatan yang termasuk dalam negative list. Jasa yang termasuk dalam negative list sebagaimana tercantum dalam SE-50/PJ/2013, antara lain shareholder activity, duplicative services, jasa yang memberikan manfaat insidental (incidental benefit), passive association, maupun jasa siaga (on call services).

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif serta praktis mengenai aspek transfer pricing dari transaksi jasa intra-grup, ikuti exclusive webinar bertajuk Transfer Pricing for Intragroup Services. Materi akan disampaikan secara online melalui Zoom Meeting pada Kamis, 6 April 2023.

Materi akan dibawakan oleh 2 profesional DDTC yang bersertifikasi transfer pricing dari Chartered Institute of Taxation (CIOT) di Inggris dan juga berpengalaman di dunia perpajakan khususnya transfer pricing. Mereka adalah Verawaty (Assistant Manager of DDTC Consulting) dan Novi Hartanti (Specialist of DDTC Consulting).

Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut:

https://academy.ddtc.co.id/seminar 

Pendaftaran akan ditutup pada Rabu, 5 April 2023.

Membutuhkan informasi lebih lanjut? Hubungi Hotline DDTC Academy +62812-8393-5151 (Vira), email [email protected] (Vira), atau melalui akun Instagram DDTC Academy Instagram (@ddtcacademy). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

Pedoman Dokumentasi Transfer Pricing bagi Perusahaan Multinasional

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:30 WIB KABUPATEN SLEMAN

Ada Kenaikan NJOP, Pemda Pastikan Tidak Berlaku Massal

Selasa, 04 Februari 2025 | 10:00 WIB APBN 2025

Prabowo Instruksikan Penghematan, Kemenkeu Siap Efisiensi Anggaran

Selasa, 04 Februari 2025 | 09:10 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Airlangga Minta Ada Perlakuan Khusus Bagi PKP Consumer Goods

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah