PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Termasuk Dukung UU Cipta Kerja, Ini 3 Perintah Dirjen Bea dan Cukai

Dian Kurniati | Rabu, 28 Oktober 2020 | 12:00 WIB
Termasuk Dukung UU Cipta Kerja, Ini 3 Perintah Dirjen Bea dan Cukai

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi memberikan 3 perintah untuk seluruh pegawai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19.

Adapun 3 perintah itu adalah melanjutkan implementasi program National Logistic Ecosystem (NLE), mendukung UU Omnibus Law Cipta Kerja, serta menjalankan program pemulihan ekonomi nasional. Dalam NLE, DJBC terlibat langsung memberi fasilitasi perdagangan dan industri di lapangan.

"Maka sangat penting untuk fokus pada peningkatan layanan dan kecepatan serta kemudahan perizinan dan prosedur," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (28/10/2020).

Baca Juga:
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Heru mengatakan fokus program NLE adalah memangkas waktu dan ongkos logistik sekaligus memudahkan perizinan dan prosedurnya. Cara yang ditempuh adalah dengan melaksanakan Single Submission (SSm) dan joint inspection pabean—karantina.

Melalui SSm, penyampaian data tidak perlu lagi dilakukan secara berulang. Selain itu, proses pemeriksaan barang juga makin cepat karena terjalin joint inspection antara pabean—karantina. Pengangkut barang hanya perlu menyampaikan data melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW).

Dengan demikian, akan diperoleh efisiensi waktu sebesar 74% dengan perkiraan nilai efisiensi mencapai Rp60 miliar per tahun. Implementasi proses bisnis itu telah dilakukan secara bertahap di 4 pelabuhan besar, yaitu Belawan, Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priok.

Baca Juga:
Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Sementara mengenai UU Cipta Kerja, Heru menjelaskan DJBC akan turut berperan mendorong investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, DJBC akan menggunakan semua instrumen kebijakan fasilitas fiskal serta asistensi industri untuk menjalankan tugas tersebut. DJBC akan memberikan kemudahan fasilitas kepabeanan dan cukai.

Adapun pada isu pemulihan ekonomi nasional, DJBC akan berperan mendukung kemajuan ekonomi di daerah dan mendorong ekspor komoditas unggulan. Secara bersamaan, DJBC tetap menjalankan tugas mengumpulkan pendapatan negara melalui cukai, bea masuk, serta bea keluar.

Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir September 2020 tercatat senilai Rp141,8 triliun atau tumbuh 3,8% dibandingkan kinerja yang sama tahun lalu Rp136,7 triliun. Penerimaan tersebut terutama ditopang penerimaan cukai Rp115,3 triliun yang tumbuh 7,2% secara tahunan.

Heru juga memerintahkan para jajaran pegawai DJBC agar segera berkoordinasi untuk mengimplementasikan semua perintahnya tersebut. "Saya yakin kita pasti mampu menjalankan peran dalam isu strategis nasional ini karena Bea Cukai sudah terbiasa satu kaki di ruang rapat dan satu kaki lainnya di lapangan," ujarnya. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

28 Oktober 2020 | 21:19 WIB

Harapannya semoga seluruh program yang dijalankan DJBC dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dapat tercapai sesuai target dan memberi kemudahan kepada semua pihak.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU