PERPAJAKAN INDONESIA

Tax Buoyancy Kembali di Bawah 1%, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 09 September 2019 | 14:29 WIB
Tax Buoyancy Kembali di Bawah 1%, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal.

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak hingga semester I/2019 tercatat lebih lambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini berdampak pada penurunan elastisitas penerimaan pajak terhadap laju PDB atau tax buoyancy.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan tax buoyancy kembali melorot di bawah 1% hingga pertengahan tahun ini. Pelemahan ekonomi dan belum optimalnya kepatuhan pajak wajib pajak menjadi penyebab.

“Untuk semester I itu tax buoyancy sekitar 0,4% sampai 0,5%,” katanya di Kantor Pusat DJP, seperti dikutip pada Senin (9/9/2019).

Baca Juga:
Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Yon mengatakan hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, perekonomian yang cenderung melemah jika dibandingkan tahun lalu. Kedua, kebijakan khusus seperti kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan pengecualian lainnya yang diberikan kepada wajib pajak.

Namun, dia memastikan faktor utama turunnya tax buoyancy saat ini lebih karena faktor ekonomi. Salah satunya terlihat dari kinerja PPN dan PPh 22 Impor yang tidak setinggi tahun ini. Hal ini merupakan indikasi pelaku usaha tengah mengalami tekanan dalam proses produksinya.

Apalagi, struktur impor nasional didominasi oleh bahan baku dan barang modal. Bila fenomena tersebut berlangsung lama akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada setoran dari pajak penghasilan (PPh) badan.

Baca Juga:
DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

“Kalau terjadi 1—2 bulan mungkin masih ada tendensi pelaku usaha menahan diri. Namun, kalau dia sudah konsisten tidak impor selama 6 bulan dan tidak mencari subtitusi di dalam negeri ya kemungkinan akan ada dampak kepda PPh badan,” paparnya.

Seperti diketahui, realisasi PPN impor hingga akhir Juli 2019 senilai Rp97,3 triliun dan berkontribusi 13,8% kepada total penerimaan pajak. Realisasi tersebut tumbuh negatif 4,5% dari periode yang sama tahun lalu yang masih mampu tumbuh hingga 27,5%.

Begitu juga dengan PPh 22 Impor yang hingga akhir Juli sudah mencatatkan setoran senilai Rp32,3 triliun atau berkontribusi 4,6% terhadap total penerimaan pajak. Realisasi tersebut tercatat hanya tumbuh 1,2% dari periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 28,3%.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, tax buoyancy Indonesia telah berada di bawah 1%. Artinya, 1% pertumbuhan PDB hanya bisa menciptakan pertumbuhan penerimaan pajak kurang dari 1%. Tercatat, data tax bouyancy naik diatas 1% pada tahun lalu. Pada semester I/2018, tax buoyancy mencapai 1,6%.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 17:39 WIB KELAS PPH PASAL 21 (6)

Ketentuan Tarif PPh Pasal 21 Pasca Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:47 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Update Soal Bupot PPh dan Surat Teguran di Coretax

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:15 WIB PER-30/BC/2024

Bea Cukai Ubah Aturan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari TPB

Selasa, 04 Februari 2025 | 16:00 WIB CORETAX DJP

DJP Terbitkan Buku Manual Modul SPT Masa PPh Unifikasi, Unduh di Sini

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi